Pegiat HAM sindir pemerintah abaikan pengadilan HAM 65

Jumat, 13 November 2015 18:41 Reporter : Juven Martua Sitompul
Pegiat HAM sindir pemerintah abaikan pengadilan HAM 65 Suasana Sidang Rakyat Internasional 1965. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI), Alvon Palma, menyinggung sikap pejabat tinggi pemerintah yang merasa geram atas langkah sejumlah pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memperjuangkan tuntutan korban kasus tahun 1965. Dia bahkan merasa heran atas penyataan beberapa pejabat tinggi yang mengesampingkan hak dari setiap warga negara.

"Pejabat negara selalu mendistorsi tentang pertanggungjawaban negara apa dan untuk warga negara yang mana. Itu pertanyaan yang lucu," kata Alvon di Jakarta, Jumat (13/11).

"Korban berhak mengajukan tuntutan ke IPT. Kalau negara kita sudah berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan, itu boleh diabaikan," sindir Alvon.

Hal senada pun disampaikan Dolorosa Sinaga selaku Steering Committee Internasional People Tribunal (IPT). Dia menyebut pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkopolhukam Luhut Panjaitan serta Ketua Umum Partai Nasdem tidak mendasar.

Dolorosa menegaskan, pengadilan rakyat internasional terkait kejahatan 65 yang digelar di Den Haag, Belanda, merupakan wujud kepedulian IPT terhadap korban pelanggaran HAM yang dibungkam selama 50 tahun.

"Pernyataan dari Luhut Panjaitan, JK dan ketua NasDem persepsi yang kami imbau mereka punya punya kebesaran jiwa, 50 tahun negara ini bungkam pelanggaran HAM 65. Kita perlu kembalikan kedaulatan para korban," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Pengadilan rakyat Internasional terkait kejahatan kemanusiaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 1965 yang digelar di Den Haag, Belanda sejak 10 November 2015 adalah pengadilan semu.

JK bahkan menyatakan Belanda tidak pantas mendukung kegiatan tersebut. Menurut dia, negara-negara maju yang kini bersuara keras soal HAM nyatanya adalah negara yang paling banyak melakukan pembantaian dan pelanggaran HAM di masa lalu.

"Kalau mau begitu (gelar pengadilan rakyat), kita adili Belanda juga (sebab) berapa yang dibunuh Belanda di sini (Indonesia). Lebih banyak lagi. Berapa yang dibunuh Amerika di Irak? Berapa yang dibunuh (Bangsa) Eropa di Vietnam? Berapa dibunuh oleh negara Barat di Afghanistan. Boleh, kalau Barat mau begitu, kita juga adili di sini," ujar JK. [lia]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini