Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pegiat HAM sindir pemerintah abaikan pengadilan HAM 65

Pegiat HAM sindir pemerintah abaikan pengadilan HAM 65 Suasana Sidang Rakyat Internasional 1965. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI), Alvon Palma, menyinggung sikap pejabat tinggi pemerintah yang merasa geram atas langkah sejumlah pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memperjuangkan tuntutan korban kasus tahun 1965. Dia bahkan merasa heran atas penyataan beberapa pejabat tinggi yang mengesampingkan hak dari setiap warga negara.

"Pejabat negara selalu mendistorsi tentang pertanggungjawaban negara apa dan untuk warga negara yang mana. Itu pertanyaan yang lucu," kata Alvon di Jakarta, Jumat (13/11).

"Korban berhak mengajukan tuntutan ke IPT. Kalau negara kita sudah berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan, itu boleh diabaikan," sindir Alvon.

Orang lain juga bertanya?

Hal senada pun disampaikan Dolorosa Sinaga selaku Steering Committee Internasional People Tribunal (IPT). Dia menyebut pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkopolhukam Luhut Panjaitan serta Ketua Umum Partai Nasdem tidak mendasar.

Dolorosa menegaskan, pengadilan rakyat internasional terkait kejahatan 65 yang digelar di Den Haag, Belanda, merupakan wujud kepedulian IPT terhadap korban pelanggaran HAM yang dibungkam selama 50 tahun.

"Pernyataan dari Luhut Panjaitan, JK dan ketua NasDem persepsi yang kami imbau mereka punya punya kebesaran jiwa, 50 tahun negara ini bungkam pelanggaran HAM 65. Kita perlu kembalikan kedaulatan para korban," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Pengadilan rakyat Internasional terkait kejahatan kemanusiaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 1965 yang digelar di Den Haag, Belanda sejak 10 November 2015 adalah pengadilan semu.

JK bahkan menyatakan Belanda tidak pantas mendukung kegiatan tersebut. Menurut dia, negara-negara maju yang kini bersuara keras soal HAM nyatanya adalah negara yang paling banyak melakukan pembantaian dan pelanggaran HAM di masa lalu.

"Kalau mau begitu (gelar pengadilan rakyat), kita adili Belanda juga (sebab) berapa yang dibunuh Belanda di sini (Indonesia). Lebih banyak lagi. Berapa yang dibunuh Amerika di Irak? Berapa yang dibunuh (Bangsa) Eropa di Vietnam? Berapa dibunuh oleh negara Barat di Afghanistan. Boleh, kalau Barat mau begitu, kita juga adili di sini," ujar JK.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hasto Singgung Ciri-Ciri Pemimpin Lupa Nilai Kemanusiaan: Pelanggaran HAM hingga Menculik Aktivis
Hasto Singgung Ciri-Ciri Pemimpin Lupa Nilai Kemanusiaan: Pelanggaran HAM hingga Menculik Aktivis

Hasto menyatakan perilaku menghormati HAM juga dicerminkan dari sikap anti korupsi.

Baca Selengkapnya
Panelis Debat Capres: Prabowo Tak Tegas Jawab Pengadilan HAM dari Ganjar
Panelis Debat Capres: Prabowo Tak Tegas Jawab Pengadilan HAM dari Ganjar

Taufan menilai belum ada jawaban atau penjelasan yang tegas dari capres Prabowo Subianto. Terutama untuk mendorong peradilan HAM atas kejadian masa lalu.

Baca Selengkapnya
Amnesty Internasional: Kami Tak Ingin Punya Presiden Berikutnya yang selalu 'Bolos' Sidang PBB
Amnesty Internasional: Kami Tak Ingin Punya Presiden Berikutnya yang selalu 'Bolos' Sidang PBB

Amnesty Internasional Indonesia menggelar audiensi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (6/12).

Baca Selengkapnya
Respons Prabowo soal HAM, Sekjen PDIP: Bagaimana jadi Pemimpin jika Tidak Kedepankan Dialog?
Respons Prabowo soal HAM, Sekjen PDIP: Bagaimana jadi Pemimpin jika Tidak Kedepankan Dialog?

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.

Baca Selengkapnya
Debat Capres Bahas Hak Asasi Manusia, Komnas HAM: Jangan Hanya Isu Politik Lima Tahunan
Debat Capres Bahas Hak Asasi Manusia, Komnas HAM: Jangan Hanya Isu Politik Lima Tahunan

Berharap para capres tidak hanya melihat isu persoalan HAM, sebagai komoditas politik lima tahunan

Baca Selengkapnya
FOTO: Massa Aksi Kamisan Desak Hentikan Kriminalisasi Haris-Fatia
FOTO: Massa Aksi Kamisan Desak Hentikan Kriminalisasi Haris-Fatia

Massa Aksi Kamisan mendesak penegak hukum untuk menghentikan kriminalisasi terhadap pembela HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Baca Selengkapnya
Fatia dan Haris Divonis Bebas, Kontras: Ini Pesan agar Kita Harus Terus Mengkritik
Fatia dan Haris Divonis Bebas, Kontras: Ini Pesan agar Kita Harus Terus Mengkritik

KontraS angkat bicara terkait putusan bebas terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam perkara dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Selengkapnya
Muncul Gerakan Universitas Selamatkan Demokrasi, Anies: Kampus Bicara Setelah Tangkap Suara Rakyat
Muncul Gerakan Universitas Selamatkan Demokrasi, Anies: Kampus Bicara Setelah Tangkap Suara Rakyat

nies Baswedan mengaku senang berbagai kampus turut menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi demokrasi.

Baca Selengkapnya
FOTO: Momen Aksi Kamisan ke-806, Aktivis Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat
FOTO: Momen Aksi Kamisan ke-806, Aktivis Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat

Aktivis kembali menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca Selengkapnya
Amnesty Internasional Indonesia Ingin Debat Capres-Cawapres Angkat Isu HAM dan Libatkan Gen Z
Amnesty Internasional Indonesia Ingin Debat Capres-Cawapres Angkat Isu HAM dan Libatkan Gen Z

Ada tiga agenda HAM yang mereka usulkan agar masuk di dalam agenda debat capres-cawapres yang akan berlangsung sebanyak lima kali.

Baca Selengkapnya
Giliran Guru Besar hingga Alumni Unpad buat Petisi Kritik Pemerintah
Giliran Guru Besar hingga Alumni Unpad buat Petisi Kritik Pemerintah

Peristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum belakangan ini sebuah rangkaian dari menurunya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Sindiran Keras PDIP Setelah Surya Paloh Serang Revolusi Mental Jokowi
Sindiran Keras PDIP Setelah Surya Paloh Serang Revolusi Mental Jokowi

Hasto menyindir Surya Paloh ditinggal kadernya ketika memberikan pidato politik di Apel Siaga Perubahan.

Baca Selengkapnya