PDIP cium aroma politik penetapan Risma tersangka

Merdeka.com - Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira menegaskan penetapan tersangka mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma dalam kasus Pasar Turi sarat muatan politis. Pasalnya banyak pihak yang mencoba menjegal Risma untuk kembali maju di Pilkada Serentak 9 Desember nanti.

"Kami sudah dengar beritanya, tapi DPD PDIP (Surabaya) belum mendapatkan surat tembusan penetapan tersangka, tapi memang ini politis ya. Kita tahu banyak yang mencoba menjegal Bu Risma dari Pilkada, mulai dari calon tunggal waktu itu," kata Andreas saat dihubungi merdeka.com, Jumat (23/10).

Atas hal ini, Andreas menegaskan partainya akan memberikan bantuan hukum ke Risma. Pihaknya merasa publik bisa melihat bahwa ini ada permainan.

"Sambil menunggu informasi pasti dari DPD, tentu kami akan berikan bantuan hukum. Saya kira semua orang bisa lihat ya, ini politis berbagai macam cara dilakukan pihak-pihak tertentu untuk menjegal bu Risma," tukasnya.

Sebelumnya, Kabar mengejutkan datang dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yang mengungkapkan mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi tersangka kasus Pasar Turi. Risma menyandang status itu menjelang Pilkada Serentak.

Dalam Pilkada Surabaya Risma berpasangan dengan Whisnu Sakti Buana. Pasangan nomor urut dua ini akan berhadapan dengan pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari yang diusung Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendapat nomor urut 1.

Munculnya kasus ini tentu bisa menjadi batu sandungan, karena Pilkada berlangsung 9 Desember nanti.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Romy Ariezyanto saat dikonfirmasi via telepon, Kamis, mengatakan SPDP tersebut diterima dari Kepolisian Daerah Jawa Timur pada 30 September lalu.

"Iya, kami sudah menerima SPDP terhadap Risma, dari Polda Jatim pada 30 September lalu untuk kasus Pasar Turi," ungkap Romy Ariezyanto seperti dikutip dari Antara.