Panitia lelang Kemenhub ngaku sering diservis karaoke Hutama Karya

Merdeka.com - Proyek lelang yang berkaitan dengan instansi pemerintahan, sebuah rekanan pasti menyediakan 'dana hiburan'. Salah satunya seperti yang diterima terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Balai Diklat Ilmu Pelayaran Sorong tahun 2011 yang juga panitia lelang Kementerian Perhubungan Irawan.

Dalam persidangan dengan terdakwa Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Djoko Pramono dengan agenda mendengar keterangan saksi, Irawan mengaku mendapat hiburan berupa karaoke. Hiburan tersebut dibayarkan oleh Danny Alex Rovandy Agust, penghubung yang diduga mempengaruhi Bobby Reynold Mamahit selaku atasan langsung Djoko Pramono selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk membantu memenangkan PT Hutama Karya.

"Saya gak hafal sudah berapa kali, tiga atau empat kali. Yang bayar Pak Dany, kalau duitnya saya gak tau dari mana," kata Irawan saat ditanya jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor, Kamis (26/5).

Irawan mengatakan, saat lelang terjadi, dirinya dua kali bertemu dengan terdakwa dalam kasus yang sama GM PT Hutama Karya, Budi Rachmat. Dirinya dikenalkan kepada Budi oleh Djoko Pramono.

Irawan mengatakan dikenalkan kepada Budi di ruangan Djoko. Setelah dikenalkan dengan Budi, Irawan menjelaskan jika dirinya kemudian lebih banyak berhubungan dengan asisten Budi.

Sebelumnya KPK telah menetapkan Kepala Pusat Sumber Daya Manusia di Direktorat Perhubungan Laut, Djoko Pramono, GM PT Hutama Karya Abadi, Budi Rachmat Kurniawan, Ketua Panitia pengadaan barang dan jasa Satuan Kerja Pusat SDM Perhubungan Laut, Irawan dan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, Sugiarto sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, KPK memperkirakan kerugian negara sebesar Rp 40 miliar. Bobby dan Djoko diduga menerima fee dari pelaksana pembangunan Balai Diklat yaitu PT Hutama Karya.

Atas perbuatannya, Bobby dan Djoko dikenakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.