Pakar tata negara prediksi Novanto bisa menang lagi di praperadilan

Merdeka.com - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis dipanggil sebagai saksi meringankan untuk tersangka kasus proyek e-KTP, Setya Novanto. Margarito menjelaskan kepada penyidik KPK soal aturan pemeriksaan anggota DPR.

"Seputar prosedur pemeriksaan anggota DPR," kata Margarito usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/11).

Margarito menjelaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR, memang harus mengantongi izin Presiden. Ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD30. "Harus seperti itu. Suka tidak suka ya begitu," kata Margarito.

Tidak hanya itu, Margarito menjelaskan pihak KPK juga tidak tepat untuk menetapkan Novanto sebagai tersangka. Alasannya, Novanto belum pernah diperiksa KPK sebagai tersangka.

"Menurut saya tidak cukup. Karena sejauh ini saya tidak tahu dia pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Karena dia tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Sementara MK mewajibkan untuk diperiksa sebagai calon tersangka," tambah Margarito.

Margarito menjelaskan, dalam putusan MK Nomor 21 tahun 2014 tertulis, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, dia harus diperiksa terlebih dahulu. Kemudian untuk diperiksa sebagai calon tersangka, KPK harus izin Presiden untuk memeriksa.

Langkah KPK ini bisa jadi celah bagi Novanto untuk kembali lolos dalam praperadilan yang rencananya digelar Kamis (30/11).

"Iya. Kemungkinan akan lolos (praperadilan)," ungkap Margarito.

Dia menjelaskan keterangan yang disampaikan kepada penyidik KPK berdasarkan permintaan Setya Novanto melalui kuasa hukumnya, Fredrich Yunadi. Margarito menjelaskan, Minggu (26/11) malam Yunadi menghubunginya untuk hadir di KPK.

"Kalau untuk surat pemanggilan dari KPK itu saya terima sekitar Jumat," ungkap Margarito.