Novel Sindir Hasil TWK Lebih Rahasia Rekam Medis: Sangat Rahasia

Merdeka.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan beserta pegawai lainnya belum mengaku belum mengetahui hasil dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Meskipun telah memintanya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di KPK.

Novel mencontohkan hasil TWK itu seperti rekam medis pasien. Hasil rekam medis rahasia namun boleh diperlihatkan kepada pasien.

"Sekarang begini logikanya, orang yang sakit itu rekam medisnya sangat rahasia, tapi kalau yang bersangkutan minta pasti dikasih. Itu yang paling rahasia. kalau kami dilakukan asesmen, itu biasanya digunakan untuk feedback. ini tidak dilakukan, hasilnya tidak diberikan, kami minta pun pun enggak dikasih," katanya di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/6).

Sehingga, katanya, tak ada alasan rahasia apabila diminta langsung kepada yang menjalani TWK. "Enggak ada dasar hukum yang katakan itu rahasia," tegasnya.

Tak hanya itu, ia dan pegawai lainnya dibuat stigma yang menyatakan kalau sudah tak dapat dibina. Sehingga, kata Novel, apa yang terjadi saat ini masalah yang serius.

Kepala BKN Menjadi Sorotan

Lalu terkait dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Novel melihat bahwa dalam peraturan atau kerjasama antara KPK-BKN dalam asesmen. Namun posisinya bukan hanya yang diajak koordinasi.

"Tes asesmen kan tugasnya KPK, bukan BKN ya. soal KPK kemudian meminta bantuan BKN itu lain soal," katanya.

"Tetapi kemudian kepala BKN tampaknya dalam beberapa penyampaian membuat seolah-olah beliau punya otoritas. Apakah ada dasar hukum yang katakan itu? Saya pastikan tidak ada. Jadi ketika pejabat bertindak sewenang-wenang bertindak yang berlebihan tidak ada dasar hukumnya dan kemudian ada implikasi yang besar, dan bahkan melanggar HAM yang mendasar yaitu timbul stigma maka itukan masalah yang serius," bebernya.

Dalam hal ini, lanjut Novel, ia pun menanyakan ke Komnas HAM perlu kah melaporkan Kepala BKN. Sebab, dalam proses ini Kepala BKN menjadi sorotan.

"Sementara tidak kami lakukan (laporan). Semoga nanti dalam laporan ini kalau memang betul Kepala BKN menjadi pihak yang membuat stigma tadi, membuat proses-proses yang bermasalah saya kira itu harus dihentikan tidak boleh dibiarkan. Dan ini penting untuk jadi preseden buruklah ya, agar tidak terjadi lagi kepada aparatur yang lain yang bekerja baik kemudian dikerjai dengan cara-cara begitu," pungkasnya.