Nelayan Brondong Lamongan keluhkan ketersediaan Radio Komunikasi ke Gus Ipul

Merdeka.com - Salah satu kendala utama pencarian kapal nelayan yang hilang di kawasan laut lantaran keterbatasan alat komunikasi yang tidak memadai. Hal inilah yang disampaikan nelayan Brondong Lamongan kepada Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Suwito, pengurus Rukun Nelayan (RN) Berondong Lamongan menyampaikan, setidaknya selama 2018 ini, di daerahnya terjadi empat kejadian kapal tenggelam di tengah laut. Masalahnya, mereka kesulitan untuk memastikan di mana lokasi tenggelamnya kapal nelayan itu.

"Para nelayan ini melaut hanya bermodalkan GPS dan handphone (HP)," katanya, di tempat pelelangan ikan (TPI) Brondong, Lamongan, Jumat (20/4). Padahal, HP itu hanya bisa digunakan pada jarak maksimal 15 mil dari garis pantai, selebihnya tidak ada sinyal.

Biasanya, lanjut dia, setiap nelayan yang melaut akan melaporkan area menangkapnya (fishing ground). Tentunya, itu meliputi wilayah yang luas dan jaraknya bisa sampai 137 dari bibir pantai. "Sehingga merek mengalami kendala atau kecelakaan laut, tidak bisa langsung diketahui RN-nya. Juga letak koordinat posisi mereka," ungkapnya.

Oleh karena itu, Suwito mewakili nelayan-nelayan brondong, untuk memberikan bantuan radio komunikasi SSB ketika terpilih nanti. Dengan dipasangnya unit SSB di tiap kapal, para nelayan akan mudah dicari lokasinya ketikan sewaktu dievakuasi karena jangkauan komunikasi bisa mencapai 300 mil dari pantai. Hanya saja, alat ini tidaklah terjangkau bagi nelayan. "Sekitar Rp 7 juta-an satu unitnya," tambahnya.

Gus ipul di tempat pelelangan ikan (TPI) Brondong, Lamongan ©2018 Merdeka.com

Mendengar keluhan para nelayan ini, Gus Ipul berkomitmen untuk memberikan bantuan pengadaan alat komunikasi SSB di Brondong, Lamongan. Selain itu, untuk bantuan peralatan seperti GPS, bantuan kapal dan lain sebagainya bakal diberikan juga. "Akan kami catat, kebutuhan SSB ini sebagai bagian dari program kerja kami," katanya.

Gus Ipul menargetkan seluruh nelayan di Banyuwangi maupun Jawa Timur yang jumlahnya mencapai 300.000 bisa seluruhnya ter-cover asuransi. Saat ini yang sudah mendapat bantuan baru sebagiannya saja.

Nantinya pemerintah provinsi akan memberikan bantuan premi asuransi ke nelayan secara proporsional. Misalnya, ditetapkan pemerintah provinsi menanggung 50 persen premi asuransi nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam skema bukan penerima upah (BPU) atau asuransi lainnya yang punya program serupa seperti PT Jasindo yang preminya sebesar Rp175.000 per tahun.

"Program ini akan terus kami matangkan," pungkas dia.