MUI minta politisi tak gunakan masjid untuk kampanye politik praktis

Merdeka.com - Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais kembali menjadi sorotan saat memberikan ceramah di depan para jemaah ibu-ibu pengajian Ustazah Peduli Negeri di Balairung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/4) kemarin. Ceramah Amien Rais saat itu dinilai kurang tepat lantaran terkesan menonjolkan kesan politis.

Amien Rais mengatakan pengajian-pengajian harus disisipi politik, melihat momentum tahun politik ini. Dia juga menyerang lawan politiknya, Joko Widodo dengan menunjuk foto presiden dan menyebut elektabilitasnya semakin menurun.

Ceramah disampaikan mantan ketua MPR itu mendapat tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid meminta politisi tak menggunakan masjid untuk kegiatan kampanye politik praktis.

"Jadi yang dilarang itu jika masjid dijadikan untuk tempat kegiatan politik praktis, misalnya untuk kampanye, mengajak atau mempengaruhi untuk memilih atau tidak memilih calon. Menjelekan, menyampaikan ujaran kebencian dan memfitnah serta melakukan provokasi untuk melawan pemerintahan yang sah," kata Zainut dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (26/4).

Politisi PPP ini menjelaskan, tidak ada larangan ajaran agama menjadikan masjid sebagai tempat pendidikan politik untuk masyarakat. Namun dengan catatan yang sepanjang disampaikan itu adalah nilai dan etika berpolitik, seperti anjuran untuk saling menghormati perbedaan, persaudaraan (ukhuwah), kasih sayang, dan toleransi.

Dia menambahkan, pelarangan masjid digunakan sebagai tempat politik praktis karena sering kali kegiatan itu diwarnai dengan intrik, fitnah dan adu domba. Hal ini bertentangan dengan fungsi masjid.

"Masjid hakekatnya merupakan tempat bertemunya masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial, budaya, politik dan faham keagamaan. Sehingga dapat dipastikan akan terjadi gesekan, konflik dan perpecahan di kalangan masyarakat jika masjid tersebut dipakai untuk tempat kampanye," tandasnya.