Muhadjir: Perhatian RI Pada Perlindungan Anak Masih Baru, Anggaran Saja Masih Sulit

Merdeka.com - Kekerasan anak dan perempuan yang belakangan marak terjadi seperti fenomena gunung es. Hal itu menjadi perhatian khusus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

Dia mengakui, di Indonesia, perlindungan anak dan perempuan baru beberapa tahun terakhir menjadi perhatian Bahkan, untuk anggarannya saja belum maksimal.

"Perhatian Indonesia ini terhadap masalah perlindungan anak dan perempuan ini masih hal yang baru. Belum lama, baru kira-kira 20 tahun terakhir. Masalah anggaran saja masih sulit," kata Muhadjir kepada wartawan di Kantor Kemenko PMK Jakarta Pusat, Rabu (29/12).

Kendati begitu, kata dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberikan perhatian dan penambahan anggaran yang cukup untuk penanganan kekerasan seksual. Meski masih rendah, namun lebih baik dibanding tidak ada penambahan.

"Periode ini aja Bapak Presiden secara khusus memberikan perhatian sehingga ada penambahan anggaran yang cukup, walaupun masih jauh tapi lumayan lah. Ada Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 120 miliar, ini masih memprihatinkan kita," jelas Muhadjir.

Agar berjalan beriringan, dia juga mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Muhadjir menyarankan agar hal-hal yang kontroversi dicari solusi bersama-sama.

"Jangan sampai hanya beberapa perbedaan itu membuat hal itu tertunda yang berisko karena ini mendesak," tutur Muhadjir.

Dia menambahkan, walaupun data menunjukkan adanya penurunan kasus kekerasan perempuan dan anak. Tetapi masih banyak pula kasus kekerasan anak dan perempuan yang belum terungkap.

"Fenomena kekerasan anak maupun perempuan itu fenomena gunung es. Seandainya ada penurunan, itu kan yang terungkap. Tapi yang tidak terungkap masih banyak," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga mengungkap terjadi penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dibanding tahun 2016 lalu. Hal ini berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2021. Meski mengalami penurunan, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih memprihatinkan.

"Perjalanan kita masih panjang. Seharusnya tidak boleh ada satu pun anak dan perempuan yang mengalami kekerasan, apapun alasannya," ujar Menteri Bintang.

Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com