Moeldoko Soal SKB Menteri Dikritik: Tangani Radikalisme Tak Cuma dari Keamanan

Selasa, 26 November 2019 17:25 Reporter : Supriatin
Moeldoko Soal SKB Menteri Dikritik: Tangani Radikalisme Tak Cuma dari Keamanan Moeldoko Nilai Ada Poros Politik di Kericuhan Papua. ©2019 Merdeka.com/Purnomo Edi

Merdeka.com - Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 menteri tentang penanganan radikalisme pada Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai kritikan. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menjelaskan tujuan penerbitan SKB itu.

"Sebenarnya lebih ke sebuah panduan bahwa pendekatan untuk deradikalisasi itu pendekatan yang komprehensif, tidak hanya pendekatan keamanan," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11).

Menurutnya, pencegahan tindakan radikal tidak bisa menggunakan pendekatan keamanan saja. Melainkan harus masuk melalui pendidikan dan sosial.

"Intinya bahwa deradikalisasi itu jangan hanya didekati dengan pendekatan keamanan, tetapi jauh lebih penting menurut saya pendekatan-pendekatan kesejahteraan, pendekatan pendidikan, kesehatan dan seterusnya," ujarnya.

"Itu jauh melampaui dari yang kita pikirkan. Seolah-olah itu deradikalisasi hanya pendekatan keamanan," sambung Moeldoko.

1 dari 1 halaman

Istana Tak Masalah Soal Kritik SKB Menteri

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah anggapan bahwa pemerintah ingin menyamakan kritik dengan tindakan radikal sehingga menerbitkan SKB 11 menteri. Dia menegaskan, pemerintah selalu menyambut baik kritikan dari siapa pun.

"Oh enggak. Kritik kepada pemerintah itu wajib," kata Pramono di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/11).

Pramono mengatakan, pemerintah sama sekali tidak alergi terhadap kritik. Bahkan, kritik diklaim sebagai obat kuat bagi pemerintah.

"Karena pemerintah itu menjadi semakin kuat kalau kritik kuat. Kritik itu menjadi obat," ujarnya.

Menurut Pramono, pemerintah hanya tak ingin ASN menebar ujaran kebencian. Apalagi jika ujaran kebencian menjadi konsumsi sehari-hari. Dia juga menegaskan, ASN memiliki mekanisme khusus bila ingin mengkritik pemerintah.

"Kita harus bedakan kritik dengan ujaran kebencian. Kritik dari ASN kan ada mekanismenya. ASN beda dengan yang lain karena ada aturan main yang atur ASN," kata Pramono. [fik]

Baca juga:
Menko Polhukam Tepis SKB 11 Menteri Soal Radikalisme Mengembalikan Rezim Orde Baru
Presiden PKS Ingatkan Jokowi: Kita Mau Maju, Jangan 'Setback' ke Belakang
Istana Sebut Ada Mekanisme Khusus Bagi ASN Bila Mau Kritik Pemerintah
SKB 11 Menteri soal Radikalisme Dinilai Mengembalikan Rezim Orde Baru

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini