Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Syafruddin diharapkan mampu jadikan PNS bersih dari korupsi

Menteri Syafruddin diharapkan mampu jadikan PNS bersih dari korupsi Syafruddin Jadi Menpan RB. ©Liputan6.com/Lizsa Egeham

Merdeka.com - Anggota Komisi III Ahmad Sahroni mendukung terpilihnya Wakapolri Komjen Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menggantikan Asman Abnur. Politisi NasDem ini menilai sebagai perwira tinggi kepolisian Syafruddin terbilang sosok yang bersih.

Tak hanya itu, lanjut dia, pengalaman Syafruddin sebagai Wakapolri yang memiliki peran mengatur sumber daya manusia di institusi Polri merupakan salah satu gambaran jelas prestasinya. Dia pun berharap di bawah kepemimpinan Syafruddin para PNS akan bersih dari kasus korupsi.

"Syafruddin sosok yang bersih dan berpengalaman mengatur institusi besar dengan jabatannya sebagai Wakapolri. Kita berharap dan yakin Syafruddin mampu meneruskan pekerjaan yang belum terselesaikan oleh Asman terkait reformasi birokrasi khususnya di lingkungan aparatur negara," kata Sahroni, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/8).

Indonesian Corruption Watch sebelumnya merilis data yang menyebutkan pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai menjadi aktor pelaku korup terbanyak selama tahun 2017. Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Laola Ester menuturkan dalam data Tren Pelaku Profesi Korupsi berdasarkan profesi tahun 2015-2017, dari keseluruhan terdakwa korupsi, aktor yang berprofesi sebagai pegawai di tingkat Pemkab/Pemkot/Pemprov masih menempati urutan tertinggi sebagai pelaku korupsi.

Laola mengungkapkan ada 456 PNS di daerah yang terjerat kasus korupsi di tahun 2017, meningkat drastis dari tahun 2016 dengan angka yang terkena kasus korupsi sebanyak 217 PNS.

Sementara Badan Kepegawaian Nasional (BKN) diketahui hingga Juli tahun ini telah memblokir data kepegawaian terhadap terhitung 231 Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang telah berkeputusan hukuman tetap (inkracht) dan belum diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansinya.

Ke-231 nama ASN yang diblokir tersebut merupakan pegawai di 56 Instansi Pemerintah, dengan rincian 1 orang bekerja di salah satu instansi pemerintah pusat dan 230 lainnya dari 55 Pemerintah Daerah.

Sahroni berharap dengan pengetahuannya di bidang hukum, Syafruddin akan mampu menjadikan para PNS menjadi lebih bersih, khususnya dari kasus korupsi.

"Berbekal pengalamannya sebagai penegak hukum, kita berharap para aparatur negara di bawah kepemimpinannya akan lebih bersih. Jangan lagi ada PNS yang terlibat kasus korupsi dan reformasi birokrasi akan berjalan lebih baik," ujar Sahroni.

Seperti diketahui, Syafruddin tadi pagi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Ia dilantik menggantikan Asman Abnur di Istana Negara, Jakarta.

Proses pelantikan Syafruddin dipimpin langsung oleh Jokowi berdasarkan Keppres nomor 142p 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri PANRB Kabinet Kerja dalam sisa masa jabatan tahun 2014-2019.

Asman Abnur mengundurkan diri dari kabinet menyusul konstelasi Pilpres 2019.Partai Amanat Nasional (PAN), yang menaungi Asman, tak mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Alhasil, iklim di kabinet membuat Asman serba salah.

Syafruddin mengatakan hal pertama yang akan dilakukannya setelah sertijab yaitu, berkumpul dan berkoordinasi bersama staf KemenPAN-RB untuk meminta masukan. Dia menjamin persiapan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 akan terus berjalan dan tak terganggu. Dia memastikan aparatur sipil negara (ASN) akan netral dalam Pilpres 2019.

"Ya semua ASN netral. Kalau enggak (netral), kita tindak seperti saya di Polri, semua anggota Polri harus netral, kalau tidak Out," ujar Syafruddin usai sertijab di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Rabu (15/8).

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP