Better experience in portrait mode.
Menteri Luhut Minta Bareskrim Tindak Tegas WNA Pelaku Narkoba dan Judi Online

Menteri Luhut Minta Tindak Tegas WNA Pelaku Narkoba dan Judi Online

Menteri Luhut meminta Bareskrim Polri menindak tegas WNA pelaku narkoba dan judi online.

Pabrik narkotika yang berada di Bali berhasil diungkap oleh tim gabungan Bareskrim Polri.

Empat tersangka narkotika berhasil ditangkap, termasuk dua WN Ukraina dan satu WN Rusia.

Kesimpulan: Menteri Luhut meminta tindakan tegas terhadap WNA pelaku kejahatan di Indonesia. Bareskrim Polri berhasil mengungkap pabrik narkotika dan menangkap empat tersangka. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Uang Gadai Rumah Habis untuk Judi Online, Pria di Semarang Gantung Diri

Pria Semarang Gantung Diri Setelah Kehabisan Uang Gadai Rumah

Seorang pria di Semarang gantung diri setelah uang hasil menggadaikan rumahnya habis untuk judi online.

Pria tersebut sudah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak tiga kali sebelumnya, namun selalu gagal karena istrinya mengetahuinya.

Istrinya yang baru melahirkan mendapatkan pesan di handphonenya dan segera pulang ke rumah, hanya untuk menemukan suaminya sudah tewas.

Kejadian ini mengguncang warga setempat dan menjadi peringatan tentang bahaya judi online. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Satgas Ungkap 80.000 Anak di Bawah Usia 10 Tahun Jadi Pemain Judi Online

80.000 Anak di Bawah 10 Tahun Jadi Pemain Judi Online

Satgas Pemberantasan Judi Online mengungkap bahwa ada sekitar 80.000 anak di bawah 10 tahun yang menjadi pemain judi online di Indonesia.

Selain itu, terdapat 11 persen pemain judi online yang berusia 10-20 tahun, dan 13 persen berusia 21-30 tahun.

Pemain judi online paling banyak berasal dari kalangan usia 30-50 tahun, sebesar 40 persen atau sekitar 1.640.000 orang.

Data juga menunjukkan bahwa mayoritas pemain judi online berasal dari kalangan menengah ke bawah, dengan nilai transaksi berkisar antara Rp10 ribu hingga Rp100 ribu.

Geser👉
Kasus Perundungan Siswa Difabel SMPN 4 Makassar, Kepsek dan Orang Tua Murid Diperiksa Polisi

Kasus Perundungan Siswa Difabel SMPN 4 Makassar

Polisi terus mendalami kasus perundungan terhadap siswa difabel di SMPN 4 Makassar yang viral di media sosial.

Polisi memeriksa kepala sekolah, wali kelas, dan orang tua para terduga pelaku perundungan.

Unit PPA Polrestabes Makassar berkoordinasi dengan UPTD PPA Kota Makassar untuk memberikan perlindungan kepada korban perundungan.

Meskipun belum dapat melakukan pendampingan psikologi, pihak terkait fokus menangani kasus perundungan tersebut dari sekolah.

Geser👉
Uang dalam Ribuan Rekening Judi Online Bakal Disetor ke Kas Negara

Ribuan Rekening Judi Online Dibekukan, Uangnya Disetor ke Kas Negara

Ribuan rekening judi online telah dibekukan dan uangnya akan disetor ke kas negara. PPATK telah memblokir sekitar 5.000 rekening terkait judi online.

Modus jual beli rekening judi online menyasar masyarakat di perkampungan. Pelaku mendatangi korban, membuka rekening secara online, dan menjualnya ke bandar judi.

Dalam 30 hari setelah pembekuan rekening, jika tidak ada pelaporan dari pemilik dan putusan dari Pengadilan Negeri, pihak Satgas akan mengambil dana dari rekening tersebut.

Pemberantasan jual beli rekening melibatkan TNI-Polri untuk melindungi masyarakat. Pelaku jual beli rekening akan ditangkap dan dilaporkan ke kepolisian.

Geser👉
Terbongkar Modus Jual Beli Rekening Sasar Warga di Kampung

Terbongkar Modus Jual Beli Rekening Sasar Warga di Kampung

Terbongkar modus jual beli rekening yang menyasar masyarakat di perkampungan.

Pelaku mendatangi kampung-kampung dan mendekati korban untuk membukakan rekening secara online.

Rekening yang sudah jadi dijual ke pengepul dan kemudian digunakan untuk transaksi judi online.

Pihak berwenang meminta bantuan TNI-Polri untuk memerangi jual beli rekening ini.

Geser👉
Besok Pagi, Polri Limpahkan Berkas Pegi Setiawan di Kasus Pembunuhan Vina Cirebon ke Jaksa

Polri Limpahkan Berkas Pegi Setiawan Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Besok Pagi, Polri Limpahkan Berkas Pegi Setiawan di Kasus Pembunuhan Vina Cirebon ke Jaksa

Berkas Pegi Setiawan dianggap cukup oleh penyidik setelah memeriksa 70 saksi termasuk saksi memberatkan dan saksi ahli.

Polda Jawa Barat membuka hotline untuk masyarakat memberikan informasi atas kasus Vina dan Eky.

Polda Jabar tetap membuka hotline meski berkas telah dilimpahkan dan mengajak masyarakat untuk memberikan masukan dan saran.

Geser👉
Wamendagri Ingin Maju Pilkada Papua Tengah, Mendagri Tito Ingatkan Aturan ASN Harus Mundur

Mendagri Tito Ingatkan ASN Mundur Sebelum Maju Pilkada 2024

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus berhenti sebagai ASN sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon pada Pilkada 2024.

Partai Hanura telah memberikan surat rekomendasi kepada 704 bakal calon kepala daerah untuk berkontestasi pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo merupakan salah satu yang telah mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Hanura untuk maju pada Pilkada 2024.

Mendagri Tito Karnavian juga mengingatkan bahwa anggota legislatif terpilih Pemilu 2024 harus mundur jika berpartisipasi dalam Pilkada 2024 karena tujuan dipilih saat pemilu dan pilkada berbeda.

Geser👉
Ketua MPR Desak Pemerintah Atas Persoalan Judi Online Sampai ke Akar-akarnya

Ketua MPR Desak Pemerintah Atas Persoalan Judi Online

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah untuk menangani persoalan judi online dari akar-akarnya, yaitu kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat.

Bamsoet menilai maraknya judi online disebabkan oleh masyarakat yang tergiur untuk mengubah kondisi ekonomi mereka. Masyarakat memanfaatkan pinjaman online sebagai modal untuk bermain judi.

Presiden Joko Widodo telah membentuk Satgas Pemberantasan Perjudian Online untuk mempercepat penutupan situs judi online. Hingga saat ini, sudah 2,1 juta situs judi online ditutup.

Kesimpulan dari artikel ini adalah maraknya judi online disebabkan oleh kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat. Pemerintah perlu menangani masalah ini secara serius dan mengatasi akar persoalannya. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
SYL Minta THR Rp500 Juta untuk Anggota DPR

SYL Minta THR Rp500 Juta untuk Anggota DPR

Mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, mengungkapkan bahwa Menteri Pertanian periode 2019-2023, Syahrul Yasin Limpo (SYL), pernah meminta THR sebesar Rp500 juta untuk anggota DPR RI.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Muhammad Hatta kepada Kasdi Subagyono, Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023, yang saat ini menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan bersama SYL dan Muhammad Hatta.

Kasdi mengaku mengoordinasikan pengumpulan uang senilai Rp500 juta dengan para pejabat eselon I Kementan. Namun, dia tidak mengetahui apakah uang tersebut benar diterima oleh Komisi IV DPR RI.

Dalam kasus ini, SYL didakwa melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar. Kasdi dan Muhammad Hatta juga didakwa sebagai koordinator pengumpulan uang. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
VIDEO: Debat Anggota Komisi X PKS 'Marah-Marah' Sampai Nunjuk Depan Anak Buah Jenderal

Debat Anggota Komisi X PKS 'Marah-Marah' Soal Anggaran Pendidikan

Debat sengit terjadi dalam rapat kerja Komisi X DPR RI. Anggota PKS, Ledia Hanifa Amaliah, mempertanyakan penggunaan anggaran pendidikan untuk pembangunan fisik.

Ledia menduga dana pendidikan bisa disalahgunakan dengan mengarang-ngarang pembangunan semata demi mendapatkan dana cair. Ia meminta klarifikasi dari pejabat anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pertanyaan Ledia mencerminkan kekhawatiran akan penggunaan dana pendidikan yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Pembaca akan penasaran dengan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini.

Dalam debat ini, Ledia Hanifa Amaliah memperjuangkan penggunaan dana pendidikan yang lebih baik. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya dengan topik berbeda.

Geser👉
VIDEO: Keras Ono PDIP Cecar Pejabat Kementan soal Pupuk, Petani atau Pemerintah yang Salah?

PDIP Tanya Petani atau Pemerintah yang Salah?

PDIP mempertanyakan sistem kartu tani dan t-Pubers dalam rapat Komisi IV DPR.

Rapat membahas persoalan pupuk bersubsidi dan adanya salah salur pupuk.

Ono Surono menyampaikan aspirasi petani dan kios-kios pupuk.

Kesimpulan rapat dan ajakan untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
VIDEO: Ono PDIP Langsung Menohok Keras ke Kementan soal Pupuk, Menteri Keliling Indonesia!

PDIP Tantang Kementan Soal Pupuk

Anggota Komisi IV DPR dari PDIP, Ono Surono, menohok Kementan terkait pupuk bersubsidi.

PDIP mempertanyakan sistem kartu tani dan t-Pubers yang menyebabkan salah salur pupuk.

Rapat Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia membahas masalah pupuk bersubsidi.

Kesimpulan: PDIP mengkritik sistem pupuk bersubsidi dan mengajak pembaca untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉