Menko PMK Sebut Data Bansos Bermasalah Tidak Hanya Terjadi di Jakarta

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendy mengakui data penerima menjadi masalah pemberian bantuan sosial (bansos). Dia mencontohkan, masalah sinkronisasi data penerima di DKI Jakarta.

"Kalau akurasi sebagian besar sudah akurat, tetapi belum sinkron sehingga masih ada yang tumpang tindih. Mestinya sudah ada pemisahan mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Bansos dari Pemda DKI, dan mana yang dari Banpres, Kemensos," kata Muhadjir kepada Liputan6.com, Kamis (7/5).

Namun, dia menyebut tidak hanya di DKI saja bermasalah soal data. Ada beberapa Kabupaten/Kota yang memasukkan data ke Kemensos.

"Soal data ini tidak hanya terjadi di DKI. Hingga tanggal 6 Mei masih ada 13 kabupaten/kota yang sama sekali belum meng-input data ke SIKS-NG Kemensos. Ada 120 kabupaten/kota masih proses dan yang sudah masuk 100 persen data ada 371 Kabupaten/Kota (72%)," ujar Muhadjir.

Muhadjir menyebut polemik soal data penerima bansos di Jakarta tengah diselesaikan oleh Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara.

"Di lapangan Pak Juliari, Mensos telah meminta agar ada improvisasi dalam penggunaan data, antara data yang diberikan oleh Pemprov DKI dengan data yang ada di tangan ketua RT/RW," ungkap Muhadjir.

Dia mengingatkan, masalah soal data ini bisa diselesaikan jika seorang pemimpin mau turun ke lapangan. "Itulah pentingnya pejabat turun langsung ke bawah. Karena sering, apa yang dipersepsikan di depan meja beda dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan," pungkasnya.

Sebelumya, Penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Presiden RI untuk masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah DKI Jakarta sudah hampir rampung. Berdasarkan data Kementerian Sosial sampai 4 Mei 2020 pukul 14.00 WIB, sudah 757.542 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 79,9 persen dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM.

Namun saat proses distribusi bantuan tersebut, nyatanya masih ditemukan tumpang tindih data antara Kemsos dengan Pemprov DKI. Dampaknya, banyak warga yang membutuhkan justru tidak terdata sebagai penerima bantuan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendy, meminta Kemsos dan Pemprov DKI bersinergi dalam hal pendataan penerima bantuan. Harapannya, kasus seperti ini tidak terulang.

Imbauan ini disampaikan Muhadjir saat saat Rapat Tingkat Menteri bersama jajaran Menteri dan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, pada Senin (4/5).

"Perlu sinergi data KPM dengan bansos lainnya, termasuk usulan baru. Sehingga penyaluran bansos Presiden dan bansos dari daerah dapat bersinergi," kata Muhadjir dalam keterangannya.

Dia meminta, pihak Kemensos dan Pemprov DKI untuk memastikan data penyaluran bansos Presiden pada tahap berikutnya lebih tersalurkan secara merata.

"Untuk Pak Mensos (Juliari Batubara) dan Pak Gubernur DKI (Anies Baswedan) mohon dipastikan betul-betul data penerima bansos Presiden ini agar tak kembali terjadi tumpang tindih data untuk pembagian gelombang ke-2 pada pekan ke-3 bulan Mei. Mungkin momen ini juga sebagai kesempatan untuk kita memutakhirkan dan melengkapi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," tegas Muhadjir.

Reporter: Putu Merta Surya Putra