Menko PMK Sebut Data Bansos Bermasalah Tidak Hanya Terjadi di Jakarta

Kamis, 7 Mei 2020 13:43 Reporter : Merdeka
Menko PMK Sebut Data Bansos Bermasalah Tidak Hanya Terjadi di Jakarta Muhadjir Effendy. ©2019 Merdeka.com/Darmadi Sasongko

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendy mengakui data penerima menjadi masalah pemberian bantuan sosial (bansos). Dia mencontohkan, masalah sinkronisasi data penerima di DKI Jakarta.

"Kalau akurasi sebagian besar sudah akurat, tetapi belum sinkron sehingga masih ada yang tumpang tindih. Mestinya sudah ada pemisahan mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Bansos dari Pemda DKI, dan mana yang dari Banpres, Kemensos," kata Muhadjir kepada Liputan6.com, Kamis (7/5).

Namun, dia menyebut tidak hanya di DKI saja bermasalah soal data. Ada beberapa Kabupaten/Kota yang memasukkan data ke Kemensos.

"Soal data ini tidak hanya terjadi di DKI. Hingga tanggal 6 Mei masih ada 13 kabupaten/kota yang sama sekali belum meng-input data ke SIKS-NG Kemensos. Ada 120 kabupaten/kota masih proses dan yang sudah masuk 100 persen data ada 371 Kabupaten/Kota (72%)," ujar Muhadjir.

Muhadjir menyebut polemik soal data penerima bansos di Jakarta tengah diselesaikan oleh Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara.

"Di lapangan Pak Juliari, Mensos telah meminta agar ada improvisasi dalam penggunaan data, antara data yang diberikan oleh Pemprov DKI dengan data yang ada di tangan ketua RT/RW," ungkap Muhadjir.

Dia mengingatkan, masalah soal data ini bisa diselesaikan jika seorang pemimpin mau turun ke lapangan. "Itulah pentingnya pejabat turun langsung ke bawah. Karena sering, apa yang dipersepsikan di depan meja beda dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan," pungkasnya.

Baca Selanjutnya: Sebelumya Penyaluran bantuan sosial (bansos)...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini