Menimbang Aturan Tilang Mobil Ngebut 120km/jam di Tol, Sesuaikah untuk Indonesia?

Merdeka.com - Masyarakat pengguna jalan bebas hambatan atau jalan tol kini tak bisa sembarang mengemudi. Sebab bila terlalu semangat menginjak pedal gas mencapai 120 km/jam di Tol Trans Jawa, siap-siap mendapat 'surat cinta' dari pihak kepolisian berupa surat tilang elektronik.

Kebijakan ini berlaku mulai 1 April 2022. Pengendara yang melanggar akan terekam kamera atau speed camera dan menjepretnya.

Lantas bagaimana pandangan praktisi keselamatan berkendaraan atas aturan tersebut. Founder & Lead Instructor JDDC (Jakarta Defensive Driving Consulting), Jusri Pulubuhu, turut menyorot aturan tersebut. Dia mempertanyakan dasar yang dipakai kepolisian memilih batas maksimal laju kendaraan di tol 120km/per jam, padahal dalam aturan hanya 100km/per jam.

"Padahal kita tahu aturan yang dikeluarkan Pemerintah maupun turunannya yang lain, yang ada dasar hukumnya berkaitan kecepatan di jalan atau jalan tol itu minimal 60km/per jalan maksimal 100km. Nah tidak ada perubahan di atas 100km, itu yang ditangkap dan dipahami semua orang," kata Jusri saat dihubungi merdeka.com, Senin (28/3).

Dia khawatir penetapan batas maksimal kecepatan tilang 120km/per jam hal itu akan membuat para pengendara dengan bebas memacu kendaraannya di atas 100km/per jam.

"Nah saya khawatir kalau pesannya E-TLE ini bekerja di atas 120 baru ditilang. Orang-orang akan memacu kendaraan di atas 100 km atau di bawah 120 km yang notabene secara hukum telah melanggar hukum," katanya.

Aturan Mengemudi di Tol

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 23 ayat 4, dijelaskan bahwa batas kecepatan mengemudi di tol yakni 100km/per jam.

Aturan tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan Pasal 3 ayat 4 pada Pasal 23 ayat 4.

Disebutkan bahwa batas kecepatan di jalan tol yaitu 60 hingga 100 kilometer per jam, sesuai dengan rambu lalu lintas yang terpasang.

Melihat aturan itu, Jusri memandang aturan tilang e-TLE diterapkan pada kecepatan batas maksimal 120km/per jam akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengendara. Terlebih, kondisi masyarakat yang masih rendah apresiasinya tentang kecepatan berkendara.

"Misalkan gini, orang melaju 80 km/jam, nah dia ngotot dia kaga ngebut, karena di situ batas kecepatannya 100km. Padahal dalam hukum misalkan hakim mengatakan Anda ngebut karena anda sudah melebihi batas kecepatan dari kondisi yang ada (batas kecepatan di suatu jalan tol)," ujarnya.

Menurut Jusri, memacu kendaraan di atas 100km/jam itu sudah masuk dalam kondisi berkecepatan tinggi. Selain itu berisiko ketika dijalankan.

"Kalau misalkan pengemudi sedang mengantuk, 80km saja itu sudah cepat dia. Atau kendaraan overload ya, dia 80km saja sudah terlalu cepat. Walaupun batas kecepatan yang tertulis 100km. Nah ini nasib terjadi kan," katanya.

Sebab faktanya, ketika seseorang mengacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Maka potensi kecelakaan akan semakin tinggi. Belum lagi bila mereka mengemudi dengan cara yang salah. Mengemudi kecepatan tinggi memang sebaiknya dilakukan mereka yang ahli, sehat, teliti, hingga kondisi pengendara untuk dapat melaju pada kecepatan tinggi tersebut.

"Harus dipahami tindakan penilangan itu bagus, tapi dasar hukumnya kan segitu takutnya jadi polemik gitu," lanjutnya.

Faktor Infrastruktur jadi Pertimbangan

Selain itu, kondisi infrastruktur hingga kualitas kendaraan juga ikut menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan. Terlebih, ada beberapa ruas jalan tol yang menerapkan kecepatan maksimal hanya 60km/per jam karena faktor kondisi lingkungan.

Semisal pada jalan ruas tol yang sempit dan berliku, batas maksimal kecepatan harus disesuaikan dengan kondisi jalan. Sehingga aturan bisa diterapkan sesuai situasi di lapangan.

"Nah ada tol yang kecepatannya itu ada ditulis kecepatan maksimal 60km bahkan karena infrastrukturnya menikung, atau apa gitu. Karena variabel lingkungan dan kondisi itu berbeda-beda nah tadi apakah 120 kencang?" ujarnya.

"Sangat kencang sekali, misalnya capture atasi atau e-TLE tadi atau kamera yang dipasang di pasang di 120km/per jam. Berarti di tol yang ada rambu-rambu 60 batasnya berarti tidak ditilang dong. Padahal batas maksimal 60 diterapkan di ruas tersebut, karena sempit atau kondisi tak mendukung," ujarnya.

Oleh sebab itu, selain mengacu pada aturan, dia menyarankan pihak kepolisian menerapkan batas maksimal melaju di jalan tol sesuai dengan kondisi jalan masing-masing dan tidak dipukul rata.

"Pada batas tertentu misalkan 60km maksimal. Nah kameranya dibuat ya 60km jangan 120km baru bekerja. Karena peluang orang melaju 120km/per jam itu ya bisa saja, dia berpikir kamera baru bekerja 120km visa saja dia terlempar di situ karena kondisi jalanan misalkan di flyover gitu," bebernya.

Dia juga menyarankan kebijakan yang diambil tidak asal membandingkan dengan negara lain. Seperti di Jerman, memang batas kecepatan mengemudi 120 km/jam. Sebab banyak sekali perbedaan antara satu negara dan negara lainnya,

"Tapi jalannya beda. Nah masalahnya kan kita budaya juga beda dengan negara-lain. Lah indonesia dari 1 orang yang tes sim mungkin 1 orang yang bener yang lain nembak. Nah ini fakta artinya tidak kita bisa samakan dengan luar negeri," tuturnya

Aturan Batas Kecepatan

Para pengendara yang memacu mobilnya melebihi 120 kilometer per jam di jalan tol, siap-siap bakal kena tilang elektronik atau e-tilang. Aturan tersebut diberlakukan mulai April 2022.

Korlantas Polri memanfaatkan speed camera untuk memonitor kecepatan seluruh pengendara. Pelanggar kecepatan yang melebihi batas akan tertangkap di speed camera, lengkap bersama pelat nomor kendaraan.

"Jadi bila mobil sudah berjalan di atas 120 kilometer per jam, pasti akan ter-capture dan setelah diverifikasi akan ada surat cinta untuk pelanggar membayar denda," tutur Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan seperti dikutip dalam situs korlantas.polri.go.id, Minggu (27/3).

Sanksi tilang dimulai dengan proses verifikasi. Lalu pihak kepolisian akan mengirimkan bukti pelanggaran lalu lintas di jalan tol ke alamat pemilik kendaraan.

Sampai saat ini sudah ada lima kamera speed yang tersebar dari Jawa Timur hingga Jakarta.

"Ada batas kecepatan yang harus dipatuhi oleh semua pengendara untuk menjaga keamanan dan keselamatan di jalan," kata Aan.

Peraturan kecepatan di jalan tol sendiri diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 23 ayat 4. Aturan tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan Pasal 3 ayat 4 pada Pasal 23 ayat 4, yang disebutkan bahwa batas kecepatan di jalan tol yaitu 60 hingga 100 kilometer per jam, sesuai dengan rambu lalu lintas yang terpasang.

Dalam aturan tersebut tertulis bahwa batas kecepatan di jalan bebas hambatan atau tol paling rendah 60 kilometer per jam sampai tertinggi 100 kilometer per jam.