Mendagri ungkap kepala daerah tak ajak dinas terkait studi banding kelola sampah

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri acara Rakornas Jakstarnas Tentang Pengelolaan Sampah rumah Tangga dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa (3/4). Dalam Rakornas itu, Tjahjo menyoroti masalah pengelolaan sampah di Indonesia.

Menurut Tjahjo, pengelolaan sampah belum bisa sebaik Singapura atau Jepang. Karena, kata dia, masyarakat masih terbilang minim kesadaran terhadap sampah.

"Para LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) selalu mengkritisi bagaimana Indonesia mengurusi sampah enggak bisa cepat seperti Singapura, seperti Jepang misalnya. Ya kan Singapura itu negara kecamatan, gampang mengelolanya (sampah), Jepang dengan teknologi canggih ya bagus," kata Tjahjo di Grara Manggala Wanabhakti, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (3/4).

"Kalau negara kita ini begitu besar dan banyak masyarakatnya," sambungnya.

Tjahjo mengakui saat ini Indonesia belum bisa menangani masalah sampah dengan baik. Salah satu contohnya program kotak sampah yang hingga kini belum juga memadai.

"Contoh kalau kantor instansi pemerintah dan swasta. Sarana umum Terminal, Airport dan pariwisata, diperbanyak kotak sampahnya aja belum," ungkapnya.

Studi banding kepala daerah

Tjahjo Kumolo mengaku banyak mendapatkan surat permohonan izin dari kepala daerah untuk melakukan studi banding demi menangani masalah sampah. Namun, ia heran para kepala daerah itu sama sekali tidak mengajak kepala dinas yang berkaitan untuk menangani masalah sampah.

"Saya banyak dapat surat izin kepala daerah untuk studi banding ke negara yang menyoroti masalah lingkungan dan sampah. Tapi mohon maaf dalam rombongan kunjungan kerja semua tidak pernah ada kepala dinas yang urusan lingkungan dan sampah. Yang diajak ya PU (Pekerjaan Umum), keuangan, ya keluarganya termasuk DPRD," kata Tjahjo di Graha Manggala Wanabhakti, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (3/4).

Terkait hal ini, pemerintah, kata Tjahjo, akan bertindak tegas dan meminta petinggi untuk mengajak kepala dinas terkait. Sebab, negara harus fokus dalam masalah pengelolaan sampah.

"Saya mohonkan kami akan tegas. Butuh izin kunjungan kerja kepala daerah, DPRD ya banyak masalah pariwisata dan kepala dinas harus diajak," ungkapnya.

"Yang diajak malah PU, bagian keuangan yang punya duit-duit. Saya kira ini harus fokus," ucapnya.

Tjahjo menegaskan bahwa yang terpenting dalam hal pengelolaan sampah adalah sinergisitas antara pemerintah daerah dan juga pusat.

"Saya ambil contoh antara kabupaten Badung dan kota Denpasar, untuk penanganan sampah itu belum ada sinergi dan konektivitas yang bagus. Urusan sampah di pantai kita aja enggak selesai. Kami juga mengapresiasi kotamadya Makassar," ucapnya.