Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan ke depan pihaknya tidak akan lagi menunjuk Penjabat (Pj) kepala daerah dari kalangan TNI-Polri aktif. Tito mengklaim telah menerima aspirasi masyarakat agar mengutamakan pejabat sipil menjadi Penjabat.

"Dari hasil diskusi itu ya, kita juga menangkap aspirasi dari civil society kita paham kita utamakan yang sipil dan kemungkinan besar kita tidak akan melanjutkan dari TNI dan Polri aktif," kata Tito di Gedung Kemendagri, Kamis (16/6).

Tito menyebut aturan mengenai utamakan penunjukan Pj dari kalangan sipil sudah dibahas oleh Menkopolhukam, Panglima TNI dan Kapolri. Selain itu aturan juga akan dituangkan dalam aturan teknis Kemendagri yang tengah digodok oleh Kemendagri.

"Kita melihat ke depan kita dari hasil rapat bersama Menko Polhukam keinginan seperti itu, kita harga civil society jadi yang diajukan adalah pejabat sipil," kata dia.

Tito lantas menjelaskan alasan pihaknya menunjuk Pj Bupati Seram Bagian Barat dari kalangan TNI-Polri aktif, yakni agar bisa atasi konflik batas desa.

"Seram bagian Barat ini saya diskusi dengan pak gubernur, harus diisi figur yang bisa atasi konflik," kata dia.

"Sehingga kita minta nama dari BIN dan BIN memberikan figur yang dianggap kompeten yaitu Kabinda Sulteng, karena Sulteng pernah konflik dan dianggap pernah tangani konflik, maka diberi penugasan. Jadi karena kebutuhan waktu itu," pungkas dia.

Reporter: Delvira HSumber: Liputan6.com