Mau moratorium UN, Mendikbud tunggu restu Jokowi

Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, berencana melakukan moratorium atau penangguhan ujian nasional (UN). Kebijakan ini berlaku untuk tahun 2017 mendatang.

Dia merasa tak ada yang salah dengan rencana itu. Meskipun ada yang mempertanyakan kebijakan itu.

"Lah kan saya baru 3 bulan jadi menteri," ucapnya di sela peringatan Hari Guru Nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jumat (25/11).

Ditegaskannya, moratorium UN ini sebenarnya sejalan dengan Nawacita Presiden Jokowi.

"Itu bagian dari platform Presiden Pak Jokowi, jadi Nawacita kita akan mendorong keanekaragaman kearifan lokal, dan kecerdasan lokal, harus diberikan, karena UN dalam batas-batas tertentu tidak bisa mengakomodir ini itu, makanya dalam Nawacita itu UN dievaluasi secara seksama. Dan dalam kajian kita untuk sementara ini UN dimoratorium," bebernya.

Dijelaskannya, Presiden sendiri belum memberikan tanggapannya. Namun, dia pastikan segala hal sudah dipikirkan sebelum memutuskan melakukan moratorium.

"Nanti ujian ini hanya sebatas kewenangan penyelenggara ujian, diserahkan pada provinsi dan kabupaten/kota, tetapi standar nasional tetap kita kontrol di pusat melalui BSNP," sambungnya.

Kemarin, Muhadjir memastikan kajian penghapusan UN sudah diajukan ke Jokowi.

"Sudah tuntas kajiannya, dan kami rencana (UN) dimoratorium. Sudah diajukan ke Presiden dan menunggu persetujuan Presiden," kata Muhadjir ketika ditemui di kantor Kemendikbud, kemarin.

Dia mengatakan, alasan moratorium UN karena pada saat ini UN berfungsi untuk pemetaan dan tidak menentukan kelulusan peserta didik. Kemendikbud ingin mengembalikan evaluasi pembelajaran siswa menjadi hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif.

"Negara cukup mengawasi dan membuat regulasi supaya standar nasional benar-benar diterapkan di masing-masing sekolah," kata Muhadjir.

Rencana moratorium tersebut juga menyesuaikan dengan peralihan kewenangan pengelolaan sekolah menjadi milik pemerintah daerah.

"Jadi nanti untuk evaluasi nasional itu SMA/SMK serahkan ke provinsi masing-masing, untuk SD dan SMP diserahkan ke kabupaten atau kota," ucap Muhadjir.

Mendikbud juga mengatakan pemetaan berdasarkan hasil UN telah menunjukkan bahwa ada 30 persen sekolah yang sudah berada di atas standar nasional, sementara sisanya belum memenuhi standar tersebut.

"Kalau sudah tahu dengan (pemetaan) melalui UN ternyata sekitar 30 persen saja yang bagus, maka kami harus melakukan pembenahan-pembenahan dulu," kata dia.

Kemendikbud akan membenahi sekitar 70 persen sekolah agar didongkrak melampaui standar nasional secara bertahap, dimulai dari yang paling di bawah standar.

Aspek-aspek yang ditingkatkan dalam pembenahan tersebut antara lain kualitas guru, proses bimbingan dan pembelajaran, revitalisasi sekolah, dan lingkungan.

Muhadjir mengatakan, biaya pembenahan sekolah yang masih di bawah standar tersebut menggunakan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan ujian nasional.

"Orangtua tidak perlu stress (tentang UN). Saya masih mengajukan ke Presiden, karena pertama-tama masih harus ada instruksi Presiden soal UN," ucap dia.