Merdeka > News

Mahfud Tegaskan Kalau Pemilu Ditunda Timbulkan Problem Hukum dan Biaya Mahal

Minggu, 19 Maret 2023 07:31 Reporter : Eko Prasetya
Mahfud Tegaskan Kalau Pemilu Ditunda Timbulkan Problem Hukum dan Biaya Mahal Menko Polhukam rapat dengan DPR. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD saat kunjungan kerja ke Sulawesi Utara mengatakan akan timbul problem hukum kalau penundaan pemilu dipaksakan.

"Oke pemilu ndak jadi, terus caranya ini bagaimana dong kalau harus ditunda, diubah UUD," kata Menko Mahfud di Manado, dilansir Antara, Sabtu (19/3).

Menurut dia, mengubah Undang-Undang Dasar memakan biaya politik dan sosial. Juga biaya uangnya itu akan jauh lebih mahal daripada menunda pemilu.

Mahfud melanjutkan tanggal 20 Oktober tahun 2024 masa jabatan Presiden Jokowi habis, karena menurut konstitusi pasal 7 disebut pemilu lima tahun sekali, masa jabatan presiden lima tahun.

"Jadi tanggal 20 Oktober habis, terus karena ada keputusan Mahkamah Agung atau pengadilan ditunda pemilu, ya harus mengubah Undang-Undang Dasar karena MPR atau DPR tidak bisa membuat undang-undang mengubah jadwal pemilu," ujarnya.

"Jadwal pemilu tersebut adalah muatan konstitusi bukan muatan undang-undang," ujarnya.

"Jadwal teknis pemilu memang di undang-undang tapi jadwal definitif periodik adalah muatan konstitusi tidak bisa diubah oleh undang-undang maupun oleh pengadilan, harus pembuat konstitusi," tuturnya.

2 dari 2 halaman

Pembuat konstitusi, kata Mahfud, kalau asumsinya adalah partai politik yang ada di MPR atau MPR beranggotakan partai politik, tidak mungkin ada perubahan konstitusi Karena syarat mengubah konstitusi itu harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR.

"Nah kalau sekarang mau ada perubahan jadwal Pemilu lalu MPR mau bersidang, yuk sidang, PDIP ndak mau hadir, NasDem ndak mau hadir, ndak mau ditunda, Demokrat tidak mau, maka tidak kuorum, tidak sampai 2/3 yang hadir di sidang itu," ujarnya.

Akibatnya, sidang MPR tidak sah dan keadaan akan menjadi kacau balau sejak tanggal 21 Oktober tahun 2024.

"Karena itu mari kita memastikan pemilu tidak akan ditunda meskipun ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena itu bukan kewenangan-nya," ucapnya.

Menurut Mahfud, membuat konstitusi baru, mengundang sidang MPR melakukan kesepakatan-kesempatan politik untuk membuat perubahan jadwal Pemilu, akan jauh lebih mahal biaya sosial politiknya dibandingkan dengan menunda pemilu.

"Mahal sekali itu. Mari kita jaga ini kehidupan konstitusional kita," ajaknya.

Kalaupun mungkin suatu saat akan ada perpanjangan jabatan, tapi jangan dikaitkan dengan situasi kekinian.

"Itu untuk jangka panjang saja, nanti sesudah pemilu, lalu nanti dipikirkan kembali besok. Kalau suatu saat butuh perpanjangan gimana, nah itu baru dipikirkan," ujarnya.

Hal tersebut kata dia, jangan dipikirkan, karena sekarang jadwal pemilu sudah ditetapkan, disepakati, tahapan sudah mulai.

Baca juga:
Golkar soal Anies Ungkap Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi: Dia Berlebihan dan Cemas
Anies Ungkap Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi, Ini Reaksi Mahfud MD
Pimpinan Komisi II DPR Pesimis Upaya Banding KPU soal Putusan PN Jakpus
DPR Sentil Ketua Bawaslu Absen: Jangan Terkesan Dukung Penundaan Pemilu
KPU Mengaku Belum Pernah Diajak Mediasi PN Jakpus Terkait Gugatan Prima

DPR Sentil Ketua Bawaslu Absen: Jangan Terkesan Dukung Penundaan Pemilu
DPR Sentil Ketua Bawaslu Absen: Jangan Terkesan Dukung Penundaan Pemilu
KPU Mengaku Belum Pernah Diajak Mediasi PN Jakpus Terkait Gugatan Prima
KPU Mengaku Belum Pernah Diajak Mediasi PN Jakpus Terkait Gugatan Prima
DPR Kecewa KPU Anggap Enteng Gugatan PN Jakpus soal Pemilu 2024
DPR Kecewa KPU Anggap Enteng Gugatan PN Jakpus soal Pemilu 2024
Demokrat Minta Jokowi Tiru SBY, Tegas Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Demokrat Minta Jokowi Tiru SBY, Tegas Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Penundaan Pemilu 2024
  3. Viral Hari Ini
  4. Menko Polhukam Mahfud MD
  5. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Bukan Perintah Megawati, Ini Penyebab Ganjar & Koster Tolak Israel di Piala Dunia
image

Tenggelam dalam Kapal Karam Selama 160 Tahun, Jeans Ini Laku Dengan Harga Fantastis
image

Survei PolMark: Hasil Elektabilitas Capres Berdasar Wilayah dan Usia
image

Israel Disebut jadi Penyebab Kegaduhan Piala Dunia U20, Begini Kondisi Ekonominya

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi