Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

LBH Papua Minta Pemerintah Jamin Perlindungan Buruh saat Pandemi Covid-19

LBH Papua Minta Pemerintah Jamin Perlindungan Buruh saat Pandemi Covid-19 aksi may day di depan istana. ©2013 Merdeka.com/m. luthfi rahman

Merdeka.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) meminta pemerintah memberikan jaminan kebutuhan pokok kepada para buruh di Papua. Direktur LBH Papua Emanuel Gobay menilai para buruh menjadi kelompok rentan di tengah pandemi virus corona seperti sekarang.

"Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta Pemerintah Kabupaten/Kota Didalamnya Disnaker Provinsi Papua dan Papua Barat serta Pemerintah Kabupaten/Kota Didalamnya wajib memberikan bantuan sembako kepada seluruh buruh yang berada dalam wilayahnya masing-masing," kata Gobay melalui keterangan tertulisnya, Jumat (1/5).

Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan kepada para buruh. Mulai perbaikan aspek kesehatan lingkungan dan industri dan pencegahan, pengobatan serta pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan.

"Sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (2) huruf b dan c, UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konana Internasional Tentang Ekonomi Sosial dan Budaya. Secara khusus terkait penangulangan Wabah Corona di Papua menjadi telah menjadi kewajiban pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 59 ayat (2), UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua," ungkapnya.

Bunyi dari pasal 59 ayat 2 itu adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit endemis dan/atau penyakit-penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk,"

Gobay juga meminta pemerintah di Papua untuk mendesak seluruh perusahaan yang beroperasi di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk melaksanakan perintah Surat Edaran Nomor: M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 secara maksimal tanpa terkecuali.

Pihaknya juga meminta pemerintah untuk wajib memastikan seluruh Perusahaan di Papua dan Papua Barat memberikan Upah sesuai UMP Propinsi (Pasal 90 ayat (1), UU Nomor 13 Tahun 2003) dan memberikan hak pesangon (Pasal 156 ayat (1), UU Nomor 13 Tahun 2003) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Papua Cq Mentri Ketenagakerjaan dan Disnaker Propinsi Papua segera menyelesaikan Persoalan Buruh Mogok kerja Freeport (Pasal 137, UU Nomor 13 Tahun 2003) dengan PT. Freeport Indonesia yang telah 3 tahun tanpa kejelasan," tegas dia.

Sejauh ini, kata Gobay, para buruh dilanda sejumlah masalah saat pandemi covid-19. Misalnya, upah yang diberikan perusahaan tidak sesuai UMP, ancaman PHK dengan dalih diistirahatkan agar tidak mendapat uang pesangon. Hal ini diperparah dengan tertutupnya informasi dari perusahaan mengenai jumlah karyawan yang terinfeksi covid-19.

"Dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan kebijakan jarak sosial (social-distancing) dan bekerja dari rumah (work from home), potensi penyebaran di Tembagapura sangat tinggi," tandas Gobay.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Istighosah di Jawa Timur, Siti Atikoh Bicara Pencegahan Polio
Istighosah di Jawa Timur, Siti Atikoh Bicara Pencegahan Polio

Pemerintah dinilai kecolongan lantaran sibuk dengan pencegahan pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya
Jenderal Bintang Tiga Ini Ungkap Sosok Sersan Asal Papua yang Berani Bentak Dirinya
Jenderal Bintang Tiga Ini Ungkap Sosok Sersan Asal Papua yang Berani Bentak Dirinya

Cerita Prabowo Subianto saat masih menjadi Danjen Kopassus dan memimpin operasi penting di Papua.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tinjau Gudang Bulog di Lubuklinggau, Jokowi Pastikan Kelanjutan Bantuan Pangan
Tinjau Gudang Bulog di Lubuklinggau, Jokowi Pastikan Kelanjutan Bantuan Pangan

Kegiatan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Baca Selengkapnya
Temui Jokowi, Muhadjir Lapor Pembangunan Gudang Pangan Atasi Kelaparan di Papua
Temui Jokowi, Muhadjir Lapor Pembangunan Gudang Pangan Atasi Kelaparan di Papua

Menjadikan Sinak sebagai pusat distribusi dan pergudangan diharapkan bisa menekan ongkos distribusi.

Baca Selengkapnya
Sesuai Instruksi Jokowi, Bulog Siap Salurkan Bantuan Pangan Tahap 2
Sesuai Instruksi Jokowi, Bulog Siap Salurkan Bantuan Pangan Tahap 2

Jokowi memastikan, bantuan pangan yang telah diterima masyarakat setiap bulan dari Januari hingga Mei akan terus berlanjut.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Perintahkan Segera Temukan Korban Hilang Akibat Banjir Sumbar
Presiden Jokowi Perintahkan Segera Temukan Korban Hilang Akibat Banjir Sumbar

Presiden Jokowi menyebut negara memberikan anggaran pencarian itu batasnya enam hari, setelah itu ditanggung BNPB.

Baca Selengkapnya
Kapolsek Mandau Basah-basahan Bawa Sembako ke Lokasi Banjir
Kapolsek Mandau Basah-basahan Bawa Sembako ke Lokasi Banjir

Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi hampir di seluruh Provinsi Riau.

Baca Selengkapnya
Bulog Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras untuk Penuhi Kebutuhan Penduduk Indonesia
Bulog Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras untuk Penuhi Kebutuhan Penduduk Indonesia

Keberhasilan Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Beras pada tahun 2023 kembali dilanjutkan dengan penyaluran program yang sama untuk tahun 2024.

Baca Selengkapnya