Merdeka.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim telah menerima salinan putusan tingkat kasasi terkait kasus korupsi dana hibah Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jatim yang pernah membelit La Nyalla M Mataliti. Oleh karena itu, kejaksaan akan mengeksekusi putusan tersebut, termasuk di antaranya membuka blokir dua rekening La Nyalla.

Pada putusan hakim MA, kasasi yang diajukan Kejati Jatim ditolak oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, La Nyalla dinyatakan bebas dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sehingga Kejaksaan harus segera melaksanakan (eksekusi) terhadap putusan MA tersebut.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi membenarkan jika Kejaksaan telah menerima salinan putusan MA terkait kasus yang menjerat La Nyalla. Bahkan Kejaksaan siap mengeksekusi mantan ketua PSSI tersebut, sesuai putusan MA.

"Kita siap melaksanakan eksekusi sesuai yang diperintahkan dalam isi putusan," katanya, Minggu (5/5).

Didik berharap La Nyalla datang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya untuk melakukan proses administrasi yang dibutuhkan. Termasuk tahapan pembukaan blokir terhadap dua rekening milik La Nyalla, yang saat itu dijadikan barang bukti dalam persidangan.

"Otomatis, kalau sudah bebas sesuai putusan nanti blokir-blokir (rekening) akan kita pulihkan," tegasnya.

Perihal pembukaan blokir rekening La Nyalla, Didik akan melihat jumlah uang pengganti dari tersangka lainnya. "Nanti kalau ada sangkut pautnya dengan putusan Nelson (terpidana dalam kasus yang sama), itu kan uang pengganti harus ada perhitungannya. Kan kita bisa sita eksekusi untuk menutupi uang penggantinya," tambahnya Didik.

Untuk diketahui, La Nyalla diputus bebas dari dakwaan dugaan kasus korupsi dan pencucian uang dana hibah di Kadin Jatim oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat tahun 2016 silam.

Terhadap putusan itu, Jaksa tak terima dan mengajukan kasasi ke MA. Setahun kemudian, yakni 2017, MA memutuskan menolak kasasi Jaksa. Putusan bebas La Nyalla di Pengadilan tingkat pertama dikuatkan.

Putusan kasasi dengan nomor register 765 K/PID.SUS/2017 diketok pada tanggal 18 Juli 2017. Sidang kasasi dipimpin oleh Hakim agung Prof Surya Jaya dibantu Hakim agung Prof Mohamad Askin dan hakim agung Leopold Luhut Hutagalung.