Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi mengambil alih rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hal itu dilakukan menyusul kericuhan saat rekapitulasi dipicu dua calon anggota legislatif (Caleg) tak terima adanya perbedaan hasil pada DA 1 hologram.

"Ya ketidakpuasan terhadap rekapitulasi yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang. Sehingga bisa ada distrust terhadap kelembagaan pemiluan," kata Komisioner KPU RI Ilham Saputra di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (13/5).

Saat ini, masalah itu dalam penangan aparat kepolisian. Ia menyebut, kericuhan yang terjadi saat hanya berlangsung selama 20 menit saja. Setelah itu, kondisi kembali aman dan kondusif.

"Langsung kemudian KPU provinsi mengambil alih rekapitulasi di Kabupaten Empat Lawang," sebutnya.

Ia mengungkapkan, keributan yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang ini bukan kali ini saja terjadi. Pada saat Pilkada 2018 lalu, tepatnya pada saat pemilihan bupati pernah terjadi keributan.

Sehingga, rekapitulasi yang dilakukan ditingkat kecamatan itu terpaksa harus diambil alih oleh KPU di tingkat provinsi. Hal itu demi berjalannya rekapitulasi.

"Jadi itu pernah terjadi juga ketika pilkada dan pileg sebelumnya. Tapi sudah dikanalisasi dan diambil alih sama provinsi," ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, rekapitulasi di tingkat Kabupaten Empat Lawang sudah diambil alih di KPU tingkat provinsi. Sehingga saat ini sudah kembali kondusif.

"Ada kericuhan yang terjadi saat rekapitulasi, saat ini sudah dipindah ke KPU Provinsi Sumatera Selatan," kata Fritz.

Fritz menjelaskan, alasan pihak kepolisian mengeluarkan tembakan itu karena untuk menghentikan terjadinya kerusuhan dari penghitungan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Sehingga, polisi pun mengambil langkah untuk mengeluarkan tembakan peringatan.

"Namanya juga kerusuhan dalam rekapitulasi," jelasnya.

Sebelumnya, Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, berakhir ricuh. Penyebabnya lantaran dua calon anggota legislatif (Caleg) tak terima adanya perbedaan hasil pada DA 1 hologram.

Kericuhan berawal dari perhitungan suara Caleg Empat Lawang untuk Kecamatan Lintang Kanan, Selasa (7/5). Lantaran adanya perbedaan hasil perolehan suara, rapat pleno itu diwarnai interupsi dari saksi Partai Golkar dan Partai NasDem.

Untuk memastikannya, saksi kedua partai itu mendesak KPU membuka C1 plano, tetapi terjadi perdebatan antara KPU dan Bawaslu Empat Lawang terkait aturan. KPU membatasi hanya membuka DA 1 dan enggan membuka C1 plano dengan alasan ada tahapan selanjutnya.

Selain itu, DA 1 plano untuk PAN dan Partai Hanura penuh coretan putih (tipe-x). Temuan itu membuat saksi Golkar dan NasDem tidak terima. Keributan pun tak terelakkan.

Tak lama, kericuhan terjadi di luar ruangan rapat. Alhasil, petugas keamanan melepaskan tembakan peringatan untuk mengamankan situasi.

Tak ingin kericuhan membahayakan keselamatan, lima komisioner KPU Empat Lawang meninggalkan tempat. Sementara lokasi rapat dijaga ketat aparat.

Kapolres Empat Lawang AKBP Eko Yudi Karyanto membenarkan kejadian tersebut. Menurut dia, situasi sudah dikendalikan kembali oleh puluhan anak buahnya di lokasi.

"Begitulah ceritanya, ada kericuhan dalam rapat pleno di KPU Empat Lawang tadi," ungkap Eko saat dihubungi merdeka.com, Selasa (7/5).

Secara singkat, kata dia, kericuhan disebabkan adanya data dalam DA1 yang berbeda. Hal itu membuat saksi dari Golkar dan Nasdem tak terima karena dirugikan.

"Ada perbedaan hasil suara, cukup jauh selisihnya," pungkasnya.