KPK sebut kader partai tertangkap korupsi tanggung jawab pribadi
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang sejumlah partai politik dan organisasi politik, Senin (21/11). Salah satu pembahasannya adalah banyaknya kader partai politik yang terjerat kasus korupsi.
KPK menilai kader partai yang tertangkap tangan KPK melakukan tindak pidana korupsi adalah perbuatan pribadi, tidak berkaitan dengan partai politik. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, semua partai politik tidak membenarkan perbuatan kadernya yang terlibat tindak pidana korupsi.
"Tadi kita diskusikan secara khusus, terus terang bahwa salah satu kajian ini dibuat adalah banyak kasus kasus yang melibatkan kader partai politik. Tetapi dari partai juga jelas tren nya mereka tidak mengendorse perbuatan perbuatan seperti itu," ujar Laode di auditorium KPK, Senin (21/11).
Laode mengatakan kader partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi tidak mewakili partai tempat mereka bernaung. Partai politik yang diajak berdiskusi dengan KPK juga kompak menyatakan demikian. Karena itu, pertanggungjawaban tindak pidana korupsi hanya menjerat individual atau si pelaku saja tanpa melibatkan sistem partai tempat mereka bernaung.
"Oleh karena itu pertanggungjawabannya sebagaimana yang kami lakukan selama ini adalah pertanggungjawaban individual bukan kalau misalnya ada dua tiga orang tetap saja itu pertanggungjawaban individual karena pidana itu individual," tegasnya.
Hari ini pun KPK mengundang sejumlah partai politik dan organisasi politik dalam membahas anggaran dana partai politik yang akan ditanggung sebagian oleh negara. Dalam usulannya kali ini, KPK mewacanakan usulan anggaran untuk 10 partai politik sebesar Rp 9,3 Triliun. Jumlah tersebut akan dibagi ke tiga tingkatan yakni Rp 2,6 triliun untuk Pusat, Rp 2,5 Triliun untuk Provinsi, dan Rp 4,1 triliun Kabupaten.
Pengucuran anggaran tersebut nantinya akan bertahap sesuai kinerja partai politik itu sendiri. Namun wacana usulan KPK mengenai hal itu menuai kritikan dari analis Formappi, Lucius Karus. Menurutnya, selama tata kelola keuangan partai politik tidak terbuka, rasa khawatir anggaran akan dikorupsi akan selalu ada.
"Kalau tata kelola keuangan partai masih tertutup tidak menutup kemungkinan dana sebesar itu akan kembali dikorupsi," tegasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaAkui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun
KPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.
Baca SelengkapnyaKPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik
Politikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaKPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif
Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca SelengkapnyaKetua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres
Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes
KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI
Baca SelengkapnyaPolitikus NasDem Rajiv Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Kementan
Panggilan tersebut dipenuhi oleh Rajiv yang telah tiba di gedung Merah Putih KPK.
Baca Selengkapnya