Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mencatat ada enam provinsi dengan kasus tindak pidana korupsi tertinggi di Indonesia. Di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua dan Papua Barat.

"Enam provinsi tersebut merupakan juaranya korupsi, itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPK. Papua dan Papua Barat (gubernurnya) juga sudah masuk. Tapi kelakuannya masih saja seperti itu. Ini kami ungkapkan yang berhubungan dengan gubernurnya," kata Laode Muhammad Syarif dalam seminar nasional Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Universitas Semarang, Rabu (10/4).

Dia menerangkan beberapa sudah terbukti, seperti Gubernur Aceh masuk penjara akibat tersangkut korupsi. Gubernur Riau juga tersangkut korupsi, banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus hukum justru tidak belajar dari pengalaman pendahulunya.

"Terutama Sumatera Utara paling disorot, sebab ada Wali Kotanya juga masuk penjara tersangkut korupsi juga," jelasnya.

Kasus korupsi biasannya berkaitan dengan proses pengajuan perizinan hingga soal jual beli jabatan di lintas sektoral. Selain itu kerawanan lain di sektor penegakkan hukum, lembaga minyak gas (migas), sumber daya alam, serta lembaga keuangan.

"Kami soroti lembaga penegakkan hukum, dan lembaga keuangan. Tentunya modus korupsi ada-ada saja celahnya. Seperti contoh di sektor migas saja berapa triliun uang negara jika yang hilang dari situ, ini harus dilakukan pengawasan yang ketat," tuturnya.

Dia berharap kepada masyarakat Indonesia untuk mengubah perilaku yang bersih dari tindakan korupsi. Sebab, Indonesia saat ini masih menjadi negara terkorup di dunia.

"Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun ini di angka 38 poin. Posisinya berada di bawah Selandia Baru. Di tataran negara-negara Asia, yang indeks korupsinya rendah hanya Singapura. Ini menunjukkan bahwa negara Indonesia masih korup," tutup Laode.