KP2KP Bintuni, melayani wajib pajak tanpa listrik di siang hari

Merdeka.com - Menjadi pegawai Ditjen Pajak di daerah terpencil harus siap menghadapi tantangan. Listrik yang menjadi kebutuhan utama saat bekerja menjadi barang mewah. Menuntaskan pekerjaan pun terpaksa dilakukan malam hari.

Hal inilah yang dialami para pegawai Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Sebagai kantor perintis, bangunan kantor menyewa dua lantai di salah satu ruko di Jalan Raya Bintuni. Cukup sederhana dan bersahaja. Lantai 1 digunakan untuk pelayanan para wajib pajak, sementara lantai dua untuk ruangan kepala kantor. Total ada tiga pegawai dan satu kepala kantor di KP2KP Bintuni.

Listrik menjadi kendala utama pelayanan wajib pajak di KP2KP Bintuni. Aliran listrik baru menyala pada pukul 19.00 hingga pukul 05.00 pagi. Sepanjang hari, listrik yang dipasok PLN tidak menyala.

Meski begitu, pelayanan terhadap wajib wajib pajak tetap dilakukan sesuai jam kerja mulai pukul 09.00 WIB hingga sekitar pukul 17.00 WIB. Namun, berkas yang mesti dikerjakan tidak bisa langsung diproses.

"Kita punya genset, tapi tidak dinyalakan penuh siang hari. Jika ada kebutuhan saja kita pakai. Kita berhemat pakai genset," ujar Cornelius Imbiri, salah satu pegawai KP2KP Bintuni.

Untuk berkas yang masuk dan kebutuhan pengolahan data, Cornelius mengatakan, sebagian besar diproses malam hari. Rata-rata setiap hari ada 10 sampai 20 wajib pajak yang dilayani. "Paling ramai sekitar tanggal 20 ke atas setiap bulan," ujar pria asli suku Serui ini.

Dia menambahkan, penggunaan genset untuk suplai listrik di siang hari hanya untuk kepentingan mendesak saja. Penggunaan BBM harus dihemat karena di Bintuni harga BBM seperti solar dan bensin dua kali lipat dari harga resmi.

Untuk genset ukuran standar, minimal membutuhkan 10 liter solar per hari dengan harga Rp 9.000 per liter. Jika BBM sedang langka, solar bisa mencapai Rp 15.000 per liter. "Itu kalau ada barang. Kalau BBM lagi kosong terpaksa kita hanya bekerja di malam hari saja," ujar Cornelius.

Kepala KP2KP Bintuni Christian Moniharapon mengakui kesulitan operasional yang dihadapinya. Meski begitu, dia tidak mengeluh dan menjadikan tugasnya di Bintuni sebagai bagian dari pengabdian terhadap negara.

Dia menjelaskan, KP2KP Bintuni dibentuk berdasarkan SK Dirjen Pajak KEP-195/PJ/2008 pada tanggal 27 November 2008. KP2KP Bintuni berada di bawah KPP Pratama Manokwari. Christian merupakan kepala kantor kedua menggantikan pejabat sebelumnya Alco Charmus Noija yang kini bertugas di Kanwil DJP Papua Maluku di Jayapura.

"Dengan kondisi semacam ini sudah tentu pelayanan tidak efektif, namun tidak mungkin kami hentikan pelayanan kepada wajib pajak," ujarnya. (mdk/cza)