Merdeka.com - Pemerintah memastikan, negara hadir untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kebebasan warganya beraktifitas dalam keseharian tanpa adanya rasa takut dari teror. Bahkan, semua pemangku kepentingan, 36 kementerian dan lembaga negara sudah sepakat bahwa upaya itu akan dilakukan secara komprehensif.

"Negara harus hadir untuk menjamin warganya beraktifitas dengan aman, nyaman, dan bebas," kata Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal (Purn.) Moeldoko di Jakarta, Selasa (22/5).

Wujud konkretnya, ia mewakili pemerintah merestui keberadaan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) yang tediri atas pasukan elit anti teror dari 3 matra TNI. Pasukan itu akan membantu Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri dalam upaya pemberantasan terorisme secara cepat dan efektif.

Selain upaya represif, lanjutnya, deradikalisasi terus dilakukan. Sebab, aksi teror di Surabaya lalu menunjukkan masih ada alumunus Suriah atau punya simpati terhadap kelompok teroris yang ingin menyebar ketakutan di masyarakat.

Senada dengan Moeldoko, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto mengungkapkan bahwa pemberantasan teroris tidak bisa dilakukan oleh Polisi sendiri. "Polri berharap ada kerjasama antara pemangku kepentingan. TNI, BIN, BNPT, dan Pemerintah daerah setempat," kata Setyo.

Ia juga berharap revisi Undang-Undang terorisme bisa segera disahkan untuk memudahkan langkah pihaknya mengantisipasi aksi teror dan memberantas jaringannya.

"Kita sebenarnya sudah tahu orang-orangnya, dari sabang sampai merauke. Jelas keliatan. Tapi kami tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka. Ada keterbatasan Polri karena undang-undang," kata Setyo.

Kesigapan pemerintah menghadapi tantangan teroris, menurut pengamat terorisme Ridlwan Habib, sangat dibutuhkan. Berkaca pada kejadian di Surabaya, terjadi perubahan stereotipe pelaku teror di Indonesia.

Dari yang awalnya kerap dicitrakan sebagai sosok tertutup, menjadi orang seperti keluarta Dita Oeprianto yang terbuka dan bergaul dengan lingkungannya. Oleh karena itu, Ridlwan pun mendukung bila ada kekuatan baru seperti Koopssusgab yang bisa diturunkan secara cepat dan efektif manakala diperlukan.

"Koopsusgap itu sebagai stand by corps tapi kalau masih teroris dalam skala kecil masih ranahnya Polisi," kata Ridlwan.

Mengingat akan adanya berbagai event besar berskala internasional seperti Asian Games dan pertemuan IMF-World Bank di Bali dalam waktu dekat, Ridlwan pun berharap, pemerintah semakin waspada dan tidak mengurangi kesiagaan.