Kompas TV disanksi KPI, Ahok merasa bahasa toilet hal biasa

Merdeka.com - Umpatan 'ta*k' yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam segmen wawancara di Kompas TV berbuntut panjang. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjatuhkan sanksi administratif penghentian sementara segmen wawancara pada program jurnalistik 'Kompas Petang' terkait kisruh dengan DPRD DKI Jakarta itu.

KPI menilai, program acara Kompas TV yang disiarkan secara langsung (live) pada Selasa, 17 Maret 2015 pukul 18.18 WIB dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan, perlindungan anak-anak dan remaja, pelarangan ungkapan kasar dan makian, serta melanggar prinsip-prinsip jurnalistik.

Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran KPI Tahun 2012 Pasal 35 huruf e mengatur bahwa seorang pewawancara suatu program siaran wajib mengingatkan dan/atau menghentikan jika narasumber menyampaikan hal-hal yang tidak layak untuk disiarkan kepada publik.

Dalam surat sanksi itu juga disebutkan, meskipun pewawancara telah mengingatkan narasumber bahwa siaran tersebut live dan agar kata-katanya diperhalus, upaya itu tidak berhasil sehingga kata-kata yang tidak pantas tersiar. Karenanya, Kompas TV dianggap lalai dan tidak tanggap atas jawaban atau tanggapan narasumber yang menyampaikan hal-hal tidak pantas kepada publik.

"Oleh karena itu, Kompas TV wajib menyampaikan permintaan maaf kepada publik yang disiarkan pada waktu siar yang sama dalam program jurnalistik 'Kompas Petang' selama 3 (tiga) hari berturut-turut sejak tanggal diterimanya surat ini. Kompas TV diminta memberikan bukti kepada KPI Pusat bahwa permintaan maaf kepada publik tersebut telah dijalankan," bunyi sanksi administratif yang dilayangkan KPI Pusat kepada Kompas TV pada, Senin, 23 Maret 2014.

Meski Kompas TV sudah diberi sanksi gara-gara ulah Ahok, sang gubernur tetap merasa tidak bersalah. Menurut Ahok, bahasa toilet yang diucapkannya hal biasa. Begini ceritanya:

Ahok: Aku kira bahasa toilet biasa saja

Ahok menegaskan, bahasa toilet yang disampaikannya dalam segmen wawancara dengan Kompas TV bukanlah hal baru. Bahkan, dia menilai, kata-kata yang digunakan untuk mengumpat sudah biasa dikenakan.

"Aku kira bahasa toilet biasa saja, tapi ternyata kasar," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/3).

Bahkan, Ketua DPD DKI Jakarta AM Fatwa sempat menyarankan mantan Bupati Belitung Timur ini untuk menggunakan juru bicara. Namun, masukan tersebut tidak mendapatkan respons baik dari suami Veronica Tan ini.

"Kalau sekarang saya pakai jubir, kalian tanya ke saya tapi saya bilang jubir yang jawab mau nggak? Gua rasa kalian langsung pulang nggak mau datang lagi," katanya kepada wartawan.

Ahok: Makanya lain kali pewawancara yang wanita saja lebih enak

Ahok sudah mengetahui soal teguran KPI pada Kompas TV menyusul bahasa toilet yang keluar dalam segmen wawancara dalam salah satu program berita. Bahkan, dia mengaku telah meminta maaf secara langsung.

"Sorry lah saya bilang, makanya lain kali jangan kirim yang agak mancing lah, wawancara yang cewek saja lebih enak," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/3).

Namun, dia masih melakukan pembelaan dengan memberikan analogi sederhana soal kata-kata kotornya saat itu.  "Kalau kamu naik bus terus tiba-tiba ada tukang malak, preman malak nih mintain jam tangan, dompet semua sama kalian, terus ada satu pemuda langsung berdiri maki-maki tuh orang dengan bahasa kotor, lu kira harta nenek lu segala macem maki-maki dia," jelasnya.

"Terus ada anak-anak di bus itu. Terus yang pegang anak-anak akan bilang apa, 'eh lu yang maki-maki turun dong, kita rela ini duit diambil si pemalak'. Kamu turunin si pemalak apa yang maki-maki pemalak. Makanya, ini logika, lihat konteksnya ya," tambah Ahok.

Wagub Djarot malam salahkan presenter Kompas TV

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bingung dengan pemberian sanksi dari KPI terhadap Kompas TV. Menurutnya, kekeliruan bukan pada siaran atau liputan yang dilakukan, melainkan pada pernyataan Ahok.

"Apa kaitannya? Tapi kan bukan salahnya Kompas TV kan," katanya bingung kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/3).

Dia menambahkan seharusnya pihak televisi swasta tersebut telah mengetahui watak dari orang yang akan diwawancarai. Oleh karena itu, mantan Walikota Blitar malah menyalahkan presenter Kompas TV, Aiman Wicaksono.

"Berarti presenternya enggak bisa mengendalikan?" tutup politisi PDI Perjuangan ini.