Komisi IV DPR akan panggil Menko Luhut dan Anies terkait reklamasi
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IV Roem Kono menyarankan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mencari harus titik temu soal kelanjutan reklamasi 17 pulau di Teluk Utara Jakarta. Hal ini menyusul langkah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mencabut moratorium proyek reklamasi.
"Yang jadi persoalannya harus ada titik temu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Argumentasi-argumentasi yang dibangun harus betul-betul jelas, dan tidak boleh berpihak oleh siapapun," kata Roem di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10).
Komisi IV akan memanggil mengundang pihak terkait seperti Luhut, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menanyakan masalah reklamasi itu.
Sebab, Roem sebenarnya menyayangkan pencabutan moratorium ini tanpa adanya pembicaraan dengan Komisi IV DPR.
"Ada moratorium yang kita bangun, kalau memang pemerintah itu memang mencabut itu rekomendasinya, maka diperlukan pembicaraan itu dulu dengan DPR RI," tegasnya.
Sebelumnya, Menko Luhut mengatakan pencabutan aturan penghentian sementara (moratorium) reklamasi dilakukan karena sanksi-sanksi yang diberikan pemerintah kepada pengembang telah dipenuhi.
Luhut mengaku telah dua kali mengundang Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno untuk berkoordinasi sebelum mencabut moratorium tersebut. Namun, keduanya justru tidak hadir.
Menurutnya, jika Anies-Sandi ingin mengubah peruntukan Pulau Reklamasi yang sudah ada, harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaDKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaRuhut mengatakan, fakta itu mungkin saja bisa diungkap pasangan Ganjar-Mahfud pada saat debat kemarin. Sayangnya, mereka tak diberikan kesempatan berbicara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
OJK menyebut akan mencabut moratorium perizinan terhadap entitas pinjol baru yang khusus bergerak di sektor produktif dan UMKM.
Baca SelengkapnyaDeklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan mengaku, menghormati keputusan yang telah diambilnya itu.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menerangkan, alasan Pilpres sebaiknya satu putaran karena pertimbangan biaya yang begitu besar.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi atau MK akan memproses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Termasuk menyidangkan sengketa Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKementerian Perhubungan resmi membuka posko terpadu angkutan lebaran yang beroperasi mulai 3-18 April 2024.
Baca Selengkapnya