Komisi III 'marahi' Kapolri soal Brimob bersenjata kawal OTT KPK

Merdeka.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) kembali melakukan kritik bahwa aparat bersenjata yang mendampingi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlalu berlebihan saat mengamankan tersangka korupsi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Menurutnya, aparat pengamanan tersebut tidak wajar untuk seorang tersangka korupsi.

"Kemudian penggunaan aparat bersenjata untuk pengamanan pada waktu OTT tidak boleh berlebihan, kami lihat nanti kami tayangkan (video penangkapan Wali Kota Batu, Malang) bagaimana penggunaan senjata aparat seperti mau menangkap teroris memakai senjata lengkap," ujar Bamsoet dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri Jendral Tito Karnavian, Kamis (12/9).

Bamsoet beranggapan, bahwa yang ditangkap itu seorang pejabat publik tidak mungkin memiliki aparat bersenjata. Sehingga tidak perlu pengamanan yang ketat.

"Sedangkan yang ditangkap pejabat negara yang tidak mungkin punya pasukan bersenjata," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan akan memberikan arahan pada jajarannya untuk menggunakan senjata secara proporsional. Hal itu, kata Tito, juga akan dibicarakan dalam rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga kejaksaan Senin (16/10) pekan depan.

"Saya pendapatan tidak mengenai penampilan dan penggunaan kekuatan termasuk senjata api dalam hal pengamanan OTT KPK saya akan memberikan arahan untuk menggunakan (senjata) secara proporsional," ucapnya.

"Nanti Senin ada Rakor (Rapat Koordinasi) yang lebih teknis antara Polri, Kejaksaan dan KPK sehingga akan ada nanti seperti apa harusnya koordinasi itu dilakukan di tataran bawah," tandasnya.