Ketum Golkar Klaim Penanganan Covid-19 Cepat dengan Kepemimpinan Jokowi

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui kepemimpinan Presiden Jokowi (Jokowi) dalam penanganan pandemi Covid-19 sudah tepat dengan dipimpin pemerintah pusat serta melibatkan TNI-Polri. Hal tersebut dikatakan Airlangga usai mendengarkan paparan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam agenda pertemuan ketua umum partai di Istana Negara, Rabu(25/8) kemarin.

"Menegaskan apa yang disampaikan bapak presiden, penanganan yang cepat itu dengan kepemimpinan bapak Presiden. Jadi dipimpin dari pusat menggunakan TNI-Polri," katanya Airlangga dalam siaran Youtube Sekretariat Presiden yang baru diunggah Sabtu(28/8).

Menko Perekonomian tersebut mengklaim aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan pada April 2020 kurang efektif. Sebab adanya ketidaksinkronan antara DKI Jakarta, Bekasi, hingga Kab.Bogor dalam penanganan pandemi.

"Kalau menggunakan dari bawah ini tidak terjadi, karena kita sudah mencoba PSBB, antara Jakarta Raya dengan Bekasi dan Kabupaten Bogor tidak sinkron sehingga efeknya bolak-balik," bebernya.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang para ketua umum partai koalisi serta para sekjen. Ada lima topik yang dibahas Jokowi bersama 7 elite partai koalisi.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri 7 ketua umum dan 7 sekretaris jendral, di antaranya yaitu dari Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Surya Paloh, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto , Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ,Ketua Umum PPP Soeharso Manoarfa dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Pertemuan dilakukan dengan penuh keakraban namun dengan penuh fokus. Dengan lima topik pembicaraan, pertama terkait perkembangan dan evaluasi penanganan Covid-19, tantangan-tantangannya, benchmark yang dilakukan pemerintah," kata Plate saat konferensi pers, Rabu(25/8).

Kedua membahas terkait perekonomian nasional, mulai dari pencapaian dan tantangan makro ekonomi nasional. Kemudian yang ketiga kata dia adalah strategi ekonomi dan bisnis negara.

"Presiden menyampaikan melalui rapat itu, pendukung koalisi kompak untuk memungkinkan agar kebijakan perekonomian kita bisa beranjak ke ekonomi yang berbasis produksi dan produktif yang mendorong menghasilkan nilai tambah yang lebih, secara khusus melalui proses-proses pengolahan di dalam negeri bisa dilakukan,"

Khususnya kata dia di sektor pertambangan, pertanian, sektor ekonomi hijau hingga hilirisasi dan digitalisasi. Lalu poin keempat yaitu terkait dengan ketatanegaraan.

"Otonomi daerah dan sistem pemerintah sebagai dampak dari Covid-19 di mana dibutuhkan sekali kecepatan-kecepatan pengambilan keputusan, tantangan dari kebijakan," bebernya.

Selanjutnya kelima yaitu terkait Ibu Kota Negara(IKN). Walaupun di tengah pandemi Covid-19 saat ini kata Plate IKN tetap perlu dibahas.

"Perpindahan IKN tidak akan berlangsung hari ini, yang dilakukan pertama kesiapan legislasi yang memadai, pembangunan IKN yang cocok yang dilakukan bersama-sama dengan partai koalisi," bebernya.