Ketua Pansus: InsyaAllah RUU IKN Selesai 18 Januari 2022
Merdeka.com - Pengesahan RUU Ibu Kota Negara (IKN) dikebut. Ketua Pansus RUU IKN DPR RI Ahmad Doli Kurnia menargetkan RUU IKN akan disahkan dalam rapat paripurna tanggal 18 Januari 2022. Pengambilan keputusan tingkat satu rencananya bakal dilakukan dalam rapat kerja, Senin (17/1).
"Nanti Senin kita bahas lebih panjang, mudah-mudahan malam itu raker selesai, udah. InsyaAllah paripurna tanggal 18," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1).
Doli menjelaskan, masih ada empat klaster masalah yang dibahas dalam rapat Panja satu dua hari ini. Empat klaster itu adalah kelembagaan, pendanaan dan pembiayaan, pertanahan, dan rencana induk atau masterplan ibu kota negara.
Kelembagaan berkaitan dengan istilah bentuk pemerintahan di ibu kota negara. Pemerintah berkukuh mengusulkan nama otorita. Namun, bentuk otorita tidak dikenal dalam konstitusi. Sementara, dalam rapat tim perumus telah diambil jalan tengah pemerintah daerah khusus. Hal ini masih jadi perdebatan dalam rapat Panja.
Mengenai pendanaan dan pembiayaan masih dibahas. Namun, ditegaskan Doli, pemerintah sudah diingatkan tidak terlalu membebani APBN. Pemerintah menjelaskan skema pendanaan melibatkan pihak ketiga, membangun kerja sama dan mengundang investor
Permasalahan pertanahan juga perlu diselesaikan agar tidak ada konflik. DPR meminta pemerintah menjelaskan status tanah yang akan dibangun ibu kota negara. Bukan tanah konsensi, juga tanah masyarakat yang potensi konflik. Hal ini akan dilihat saat Pansus mengunjungi Kalimantan Timur.
Terakhir mengenai rencana induk yang telah disusun pemerintah masih ditemukan masalah. Yaitu masalah lingkungan, pertahanan san keamanan.
Doli mengatakan, master plan harus melibatkan masyarakat. DPR mendorong master plan berisi hal prinsip. "Buat hal-hal yang prinsip ini nanti akan kita cari payung hukumnya di UU ini yang memungkinkan bahwa master plan itu nanti akan dibicarakan atau dibahas dulu oleh epmerintah dan DPR," ujarnya.
"Mungkin kita kasih waktu ya beberapa bulan. Nah ini alternatif-alternatif yang kita tawarkan dan nanti kita lanjutkan Senin pagi itu kita bahas, karena kita akan selesaikan dalam waktu beberapa hari ke depan ini," jelas politikus Golkar ini.
Menuju pengesahan RUU IKN, DPR akan melakukan dua kunjungan kerja. Pertama ke Kalimantan Timur untuk meninjau langsung lokasi ibu kota baru. Serta BSD Serpong dan Alam Sutera sebagai percontohan smart city dan sustainable city.
"Kota baru ini kan disebut smart city kemudian sustainable city, green city. Kita juga harus melihat contoh-contoh dimana tempat-tempat yang sudah dikategorikan memenuhi slogan-slogan itu," ujar Doli.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menutup Akhir Tahun 2023, OIKN Bagikan Perkembangan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
OIKN menggelar diskusi terbuka bersama media dalam rangka membagikan informasi perkembangan terbaru pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Baca SelengkapnyaKetua Lembaga Dakwah PBNU Gus Aab Kecelakaan di Tol Ngawi, Sopir Meninggal
Saat itu, Gus Aab dalam perjalanan dari Jember menuju Yogyakarta untuk menghadiri Konbes NU.
Baca SelengkapnyaKesaksian Ketua KPU RI Riuhnya Pencoblosan di Malaysia
Memang pada awal pembukaan masyarakat datang membludak.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua KPU Ingatkan KPUD: Jaga Kemurnian Suara Pemilih Dari TPS Sampai Rekapitulasi Nasional
Pemilu 2024 sudah memasuki tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
Baca SelengkapnyaBegini Nasib Gedung Pemerintah Saat Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara
Ini menyusul, rencana pemerintah untuk memindahkan usai Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai 2024 nanti.
Baca SelengkapnyaKomisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik
Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka
Baca SelengkapnyaKetum PBNU Sindir Cak Imin: Yang Meragukan NU-nya Khohifah Malah Enggak Pernah Jadi Pengurus
Ia menyentil, jika pihak yang meragukan ke NU an dari Khofifah Indar Parawansa adalah justru tidak pernah menjadi pengurus dari organisasi NU.
Baca SelengkapnyaPengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah
"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaBanyak yang Ragukan Pembangunan Ibu Kota Baru, Kepala OIKN: Silakan Datang ke Sini, Lihat Langsung
“Banyak sekali elemen masyarakat yang ingin melihat di sini dan kami sangat terbuka. Tak ada yang ditutupi di sini,” ujar Bambang.
Baca Selengkapnya