Ketua KPK tegaskan nama-nama yang hilang di surat dakwaan Setnov ditindaklanjuti

Rabu, 27 Desember 2017 19:25 Reporter : Yunita Amalia
Ketua KPK tegaskan nama-nama yang hilang di surat dakwaan Setnov ditindaklanjuti Koalisi Masyarakat Sipil dukung KPK. ©2017 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan penanganan dugaan penerimaan aliran dana korupsi proyek e-KTP tidak berhenti. Hal ini menjawab segala argumen tim kuasa hukum terdakwa Setya Novanto mengenai hilangnya sejumlah nama anggota DPR dalam surat dakwaan miliknya.

Usai pemaparan pencapaian kinerja KPK selama tahun 2017, Agus mengatakan hilangnya sejumlah nama bukan berarti hilangnya penanganan perkara kepada pihak-pihak terduga penerima uang proyek tersebut. Namun, ujar Agus, pihaknya saat ini tengah fokus terhadap pembuktian perbuatan mantan Ketua DPR itu.

Agus juga menjelaskan, dalam kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara Rp 2,3 triliun itu peran Setya Novanto bukanlah pemberi jatah anggota DPR. Oleh sebab itu, imbuhnya, sejumlah nama yang sebelumnya ada pada surat dakwaan terdakwa sebelumnya sekarang tidak ada.

"Kalau kasusnya Pak Sugiharto dan Pak Irman ya kan memberikan ke banyak pihak ya kan? Yang disebutkan kan diberi semua. Lah kalau Pak Setya Novanto memberi ke siapa? kan tidak memberi. Jadi, fokus ke masalahnya Pak Novanto saja ya," ujar Agus, Rabu (27/12).

Mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan atau jasa Pemerintah (LKPP) itu juga memastikan nama-nama yang diduga penerima aliran dana dari proyek Rp 5,9 triliun itu tidak akan hilang.

"Nama-nama itu tidak akan hilang," tandasnya.

Diketahui, Rabu (20/12) tim kuasa hukum Setya Novanto membacakan nota eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum pada KPK. Dalam eksepsinya, kubu mantan ketua umum Partai Golkar itu mempermasalahkan beberapa poin dalam surat dakwaan. Antara lain, selisih kerugian keuangan negara dalam 3 dakwaan perkara korupsi e-KTP yang berbeda-beda dan hilangnya beberapa nama-nama sejumlah pihak yang sebelumnya diduga menerima uang panas tersebut.

Di antaranya yang paling menyorot perhatian adalah, menghilangnya nama dari Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo; Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonganan Laoly; dan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey. Namun, pihak KPK sudah membantah telah sengaja menghilangkan nama dari tiga politikus PDIP itu.

Setya Novanto didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp 2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.

Setya Novanto selaku mantan Ketua fraksi Golkar diduga mempunyai pengaruh penting untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP yang sedang dibahas dan digodok di Komisi II DPR RI pada tahun anggaran 2011-2012.

Atas perbuatannya, Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [dan]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini