Kesulitan Ekonomi, Pasutri di Bali Nekat Edarkan Sabu-Sabu

Merdeka.com - Polresta Denpasar menangkap pasangan suami istri (pasutri), AO (25) dan YDL (19). Mereka diringkus karena mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dengan alasan kesulitan ekonomi.

"Keduanya tidak bekerja, dan motifnya (kesulitan) ekonomi," kata Kapolresta Denpasar Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas di Mapolresta Denpasar, Kamis (15/9).

Tertangkapnya, pelaku berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Raya Pemogan, Depan Setra Pemogan, Denpasar Selatan, Bali, kerap digunakan untuk transaksi narkotika.

Kemudian, pada Rabu (7/9) sekitar pukul 03.00 Wita, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat gerak-gerik kedua pelaku mencurigakan di pinggir jalan atau TKP. Selanjutnya, pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian YDL dan ditemukan satu plastik klip sabu.

Kemudian, saat dilakukan interogasi bahwa sabu tersebut milik suaminya AO.

Lewat pengakuan itu, pihak kepolisian langsung mendatangi tempat tinggal mereka di Jalan Mekar, Gang Pura Taman Sari, Pemogan, Denpasar Selatan. AO pun ditangkap.

Polisi Sita 27 Klip Berisi Sabu-Sabu

Kemudian, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 27 plastik klip sabu di samping tumpukan baju dalam lemari dengan berat bersih 7,22 gram.

"Menurut keterangan tersangka barang bukti tersebut adalah miliknya dari seseorang yang biasa dipanggil Asbu yang saat ini dalam proses lidik," jelasnya.

Pasangan pasutri ini dijanjikan upah setiap kali pengiriman antara Rp50 ribu sampai Rp150 ribu dari setiap penjualan paket sabu-sabu. Mereka sudah hampir enam bulan mengedarkan narkotika itu.

"Para tersangka telah lima kali melakukan penempelan di daerah Denpasar. Tersangka tinggal di Bali sejak satu tahun lalu, tersangka berperan sebagai kurir narkoba jenis sabu dan dijanjikan upah Rp50 ribu sekali tempel," ujarnya.

Pasutri ini dijerat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka terancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.