Kepala BNPT mengaku tak bisa terus pantau WNI yang gagal masuk Suriah

Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius, mengaku pihaknya sulit memantau warga negara Indonesia (WNI) yang sudah dideportasi oleh pemerintah Turki. WNI umumnya tidak bisa atau gagal menyeberang dari Turki ke Suriah.

"Memang enggak bisa seterus-terusnya (dipantau). Bentangannya kan besar sekali ya," kata Suhardi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/5).

Ketika mereka sudah tiba Indonesia, BNPT baru dapat memantau para WNI itu. Di Jakarta, BNPT akan menampung mereka di Panti Sosial Bina Laras Cipayung, Jakarta Timur, untuk didata mengikuti program deradikalisasi selama satu bulan.

"Di sana kami kasih psikolog, konseling anak-anak. Satu bulan itu kami lihat, kami tanya. Nah, hasilnya beda-beda memang," ucap Suhardi.

Setelah menyelesaikan program tersebut, BNPT nantinya menyerahkan para WNI itu ke dinas sosial pemerintah daerah asal mereka masing-masing.

"Kami sampai mengikutinya ke alamat dan tujuan. Kami minta Kemendagri kirim pejabat dari Pemkot, Pemkab untuk menjemput supaya tahu persis di mana mereka tinggal dan bergaulnya sama siapa dan sebagainya," kata Suhardi.

Hanya saja, setelah itu BNPT bersama Polri dan TNI tak bisa terus menerus memantau mereka.

"Itu yang sekarang kita sedang cari polanya, bagaimana supaya begitu mereka kembali, kita bisa terus monitoring," terang Suhardi.

Minta semua kementerian deteksi dini paham radikalisme

Suhardi Alius, mengimbau kepada seluruh kementerian dan lembaga agar melakukan deteksi sejak dini akan adanya paham radikalisme dan terorisme.

"Diharapkan masing-masing kementerian melakukan langkah asesmen lagi, sampai sejauh mana tingkat paparan ideologi radikalisme dan terorisme. Entah pegawainya, entah apanya," kata Suhardi.

Hal ini, menurutnya, agar masing-masing kementerian dan lembaga mengevaluasi diri. Salah satunya lembaga pendidikan.

Suhardi mengatakan, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas menginstruksikan pembersihan lembaga pendidikan di Indonesia dari ideologi radikalisme dan terorisme.

"Kalau pendidikan kan khusus di Kementerian Pendidikan. Tapi kan ya tidak menutup kemungkinan paham-paham itu tidak hanya di pendidikan. Kementerian yang lain juga. Namanya juga ideologi dan pemahaman," terang Suhardi.

Ia nenyarankan agar Indonesia bisa Jepang memiliki kurikulum pendidikan perilaku sejak anak mengenyam bangku sekolah dasar. Seperti yang sudah diterapkan di Jepang.

"Di Jepang itu, dari kelas 2 SD mereka diajarkan berperilaku baik, etika menghadapi orangtua, guru, termasuk soal nasionalisasi dan itu tidak ditinggalkan. Kalau mereka hanya dikasih matematika saja, memang pintar, tapi nanti tidak punya moral," ucap Suhardi.

Reporter: Hanz Jimenez Salim

Sumber: Liputan6.com