Kepala BNPT ajak negara anggota PBB tingkatkan kerjasama atasi terorisme

Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius mengajak para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terus meningkatkan peran dalam mencegah terorisme. Suhardi mewakili Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diikuti para pimpinan Badan Anti-Teror dunia.

"Kami mengajak negara anggota PBB termasuk institusi PBB untuk dapat meningkatkan kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk menciptakan dunia yang damai dan harmonis," kata Suhardi dalam keterangannya kepada merdeka.com, Senin (2/7).

BNPT sendiri, menurutnya, telah mendirikan Pusat Media Damai (PMD) di bawah program kontra-radikalisasi. "Tujuan dari program ini adalah untuk menyebarluaskan kontra-narasi online dan offline dengan mempromosikan nilai-nilai toleransi dan moderasi, serta mengambil bagian dalam program ketahanan nasional mempromosikan falsafah negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika," tuturnya.

Suhardi hadir dalam acara yang digelar PBB bertemu 'Strengthening International Cooperation to Combat the Evolving Threat of Terrorism itu diadakan di kantor pusat PBB, New York, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu. Dia juga juga menyampaikan mengenai keberhasilan Indonesia merevisi Undang-Undang (UU) Pemberantasan Terorisme.

"Di mana undang-undang tersebut mengedepankan pendekatan berimbang antara pendekatan keras (hard approach) dan dengan pendekatan lunak (soft approach), sehingga termuat aspek-aspek pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi," ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Lebih lanjut mantan Kapolda Jawa Barat ini juga mengatakan bahwa BNPT saat ini sedang menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan Terorisme dengan mengedepankan pendekatan oleh pemerintah dan peran serta masyarakat.

"RAN ini bertumpu pada empat pilar, yakni pencegahan, deradikalisasi, penegakan hukum dan penguatan legislasi, dan kemitraan dan kerja sama internasional," tutur alumni Akpol tahun 1985 ini mengakhiri paparannya.

Selama berada di Markas Besar PBB tersebut, Suhardi juga melakukan pertemuan bilateral dengan berbagai pejabat PBB di antaranya dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres. Suhardi menyampaikan beberapa perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam penanggulangan terorisme.

Suhardi menyampaikan bahwa selama ini program BNPT utamanya dalam menjalankan program pendekatan lunak (soft approach) telah dilakukan di desa-desa seperti Lamongan, Jawa Timur dan Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk tidak memarginalkan mantan teroris dan keluarga, termasuk anak-anaknya untuk hidup di masyarakat dalam suasana damai dan tentram.

Sementara itu Sekjen PBB, Antonio Gutteres sendiri seperti disampaikan Kepala BNPT juga menyetujui bahwa ke depannya metode pendekatan lunak atau lazim dikenal sebagai upaya pencegahan akan membuahkan hasil yang lebih baik di masa mendatang.

"Sekjen PBB mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara anggota PBB yang memliki pengalaman yang terbaik diantara negara anggota PBB dalam memajukan pendekatan lunak dalam penanggulangan terorisme," jelasnya.

Menurutnya, Sekjen PBB juga memuji Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme, terutama sejak terbentuknya BNPT yang memiliki fungsi koordinatif terhadap berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.

"Beliau juga menyampaikan bahwa kehadiran kami di acara KTT tersebut menunjukan komitmen politik tinggi Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme secara bersama oleh masyarakat Internasional," tutupnya.

Seperti diketahui, KTT yang mengumpulkan para pimpinan Badan Anti Teror seluruh dunia ini merupakan konferensi pertama yang diselenggarakan PBB. KTT ini bertujuan untuk membangun kemitraan baru dalam kerja sama multilateral guna meningkatkan upaya-upaya penanggulangan terorisme oleh masyarakat internasional. Selain para pejabat pemerintah, peserta Konferensi ini juga berasal dari organisasi-organisasi regional dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).