Merdeka.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana membeberkan jika terkait usulan pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Negeri Sipil (ASN) merupakan hasil diskusi antara instansi.

"Ini (TWK) merupakan diskusi dari rapat tim untuk membuat perkom (Peraturan Komisi). Bahwa kenapa ada namanya wawasan kebangsaan di situ, karena memang di undang-undangnya itu ada wawasan kebangsaan bukan nama yang lain. Karena itu mengacu pada undang-undang," kata Bima saat jumpa pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (22/6).

Namun demikian, Bima mengakui apabila pertanyaan dalam TWK yang dilaksanakan terhadap para pegawai KPK berbeda instrumennya dengan yang dimiliki BKN. Sehingga penggunaan instrumennya memakai Dinas Psikologi Angkatan Darat.

"BKN punya instrumen TWK tapi tidak sesuai untuk KPK, karena yang dinilai adalah orang-orang senior sudah lama berada di KPK. Ada deputi, kepala biro, direktur, penyidik utama itukan jabatan utama. Yang kami miliki adalah tes untuk CPNS, jadi tes ini kami rasakan tidak pas menggunakan untuk penjabat yang sudah menjabat," katanya.

"Jadi ada prosesnya sudah saya sampaikan secara detail tadi, bagaimana menggunakan instrumen yang dimiliki Dinas Psikologi Angkatan Darat. Itu panjang ceritanya, sudah saya ceritakan (ke Komnas HAM)," lanjutnya

Bima melanjutkan, alasan penggunaan instrumen Dinas Psikologi Angkatan Darat untuk TWK, karena berdasarkan hasil rapat bersama hanya instrumen milik Psikologi Angkatan Darat yang tepat dan relevan digunakan kepada para pegawai KPK yang sudah senior.

"Nah itu yang digunakan, kenapa itu yang digunakan karena ini masih satu-satunya alat yang instrumen alat yang tersedia, yang fair, yang relate. Jadi kami menggunakan the best available instrument yang ada," ujarnya.

Sehingga untuk pelaksanaan TWK, Bima menyebut para assesor melakukan tiga metode, yaitu indeks moderasi bernegara (IMB-68), penilaian rekam jejak atau profiling, dan tes wawancara.

"Instrumen itu tidak berdiri sendiri. Jadi hasil IMB-68, indeks moderasi bernegara 68 itu tidak berdiri sendiri tapi ada wawancaranya. Tapi di tengah-tengah itu kemudian untuk memperkuat informasi yang ada dalam IMB-68 itu dilakukanlah profiling. Jadi tiga metode inilah yang digunakan untuk menilai teman-teman di KPK agar memenuhi syarat menjadi ASN," kata dia.

Dengan hasilnya, terdapat 1.275 pegawai KPK yang dinyatakan lulus TWK sebagai ASN. Sedangkan 75 sisanya yang terbagi menjadi 24 pegawai lulus dengan syarat harus menjalani pembinaan, dan 51 pegawai sisanya dinyatakan tidak lulus TWK.

"Nah yang 51 bagaimana, nah ini keputusan bersama assesornya yang melaksanakan TWK juga, ada KPK ada macem-macem kemudian diputuskan tetap tidak memenuhi syarat. Ini kan hasil rapat koordinasi itu, jadi bukan sendirian," katanya.

"Ini adalah kesimpulan rapat yang memutuskan hasilnya seperti itu. Jadi ini data-data yang dievaluasi yang sudah kami sampaikan semuanya ke Komnas HAM, evaluasi kembali," tambahnya.