Kenangan Yusril Terhadap Megawati: Dipanggil 'Dik' dan Membuat Banyak Peraturan

Rabu, 23 Januari 2019 17:29 Reporter : Merdeka
Kenangan Yusril Terhadap Megawati: Dipanggil 'Dik' dan Membuat Banyak Peraturan Yusril Ihza Mahendra. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Mantan Menteri Kehakiman Kabinet Gotong Royong, Yusril Ihza Mahendra, memberikan pengakuan atas prestasi Pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang berhasil memberi landasan sistem hukum Indonesia pasca amandemen UUD 1945. KPK, PPATK, MK, dan berbagai reformasi lainnya lahir di era itu.

Hal itu diungkap Yusril saat menjadi pembicara di launching "The Brave Lady, Megawati dalam Catatan Kabinet Gotong Royong" di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (23/1/2019) siang. Peluncuran buku ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke 72 Megawati.

Buku itu digarap oleh tim yang terdiri dari antara lain Rokhmin Dahuri, dan mantan wartawan Kristin Samah. Yusril menjadi salah satu penulis di dalamnya.

Menurut Yusril, era Pemerintahan Megawati sangat luar biasa. Karena pada masa itu, lahir lembaga KPK, pemisahan TNI-Polri, serta yang paling sulit memisahkan pengadilan dari kewenangan pemerintah menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Dia mengingat, tugas-tugas yang dibebankan pada kabinet memang sangat berat. Ada sidang tahunan MPR yang memberikan banyak tugas. Belum lagi kewajiban harus memberikan laporan kepada MPR atas hasil pelaksanaan tugas itu.

"Pemerintahan Mega harus mengerjakan banyak hal dalam masalah hukum akibat adanya Amandemen UUD 45 pasca reformasi. Banyak peraturan harus dibuat dan banyak lembaga baru harus diciptakan. Dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dan ini merupakan buah atau hasil dari reformasi 98," jelas Yusril.

Kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu, Pemerintah saat itu mengerjakan 200 rancangan undang-undang yang harus disiapkan dalam waktu sekitar 3,5 tahun masa Pemerintahan Megawati.

"Sekian banyak institusi baru diciptakan. Mahkamah Konstitusi, KPK, PPATK dan lainnya dibuat. Juga yang melakukan pekerjaan besar berupa pemisahan TNI dan Polri," kata Yusril.

Pihaknya harus mengerjakan UU TNI, UU Kepolisian RI, UU Kejaksaan RI, UU Mahkamah Agung, dan lain-lainnya.

"Alhamdulillah dengan bimbingan dan kesabaran luar biasa dari Ibu Megawati, yang tidak putus-putusnya memberikan arahan. Semua berhasil kita lakukan," jelas Yusril yang menjadi menteri termuda saat itu.

Sudah yang termuda, Yusril harus bisa memimpin kementerian dengan 27 ribu orang pegawai. Dan Megawati banyak memberikan bimbingan kepadanya.

"Saya selalu dipanggil 'Dik'," ujar Yusri

Satu hal membuat Yusril sempat terkejut ketika Megawati memberikan dukungan agar Departemen Hukum dan HAM saat itu mengemukakan politik hukum pemerintah. Saat itu, Megawati mengatakan bahwa hukum Indonesia harus dibangun atas dasar hukum kita sendiri. Yang bisa diangkat dari hukum adat, hukum Islam, hukum eks kolonial Belanda dan konvensi-konvensi internasional.

"Dan begitu banyak produk perundang-undangan dan itu juga yang masih dipakai," kata Yusril.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com [bal]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini