Kasal sebut tak ada aturan baku posisi Panglima TNI dijabat bergilir
Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan segera memasuki masa pensiun pertengahan tahun ini. Otomatis, tongkat kepemimpinan TNI akan segera berpindah.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal), Laksamana Ade Supandi mengaku siap menggantikan Moeldoko sebagai Panglima TNI.
"Saya siap kalau dipercaya," kata Ade di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/5).
Menurutnya, posisi Panglima TNI tidak bergantung pada giliran per kepala staf angkatan. Pencalonan Panglima TNI merujuk pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.
Dalam UU tersebut disebutkan bahwa penunjukan merupakan hak prerogatif presiden.
"Tidak (harus giliran), kan ada UU Nomor 34 soal itu. Semua itu hak prerogatif Presiden. Tinggal Presiden saja yang menentukan" imbuhnya.
Masa bakti Panglima TNI, Jenderal Moeldoko akan habis pada pertengahan 2015 mendatang. Sejumlah nama telah disebut-sebut akan menjadi penggantinya.
Berdasarkan tradisi, kepemimpinan di TNI bergilir tiap satuan. Jenderal Moeldoko berasal dari AD, di periode sebelumnya, Laksamana Agus Suhartono berasal dari AL.
Sebelum Laksamana Agus, Jenderal Djoko Santoso dari AD yang menjadi Panglima TNI. Sebelumnya, posisi tersebut dijabat oleh Marsekal Djoko Suyanto.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dikarenakan mereka adalah suatu organisasi yang menyatakan dirinya tentara /combatan.
Baca SelengkapnyaKebijakan Panglima TNI mengubah penyebutan nama KKB menjadi OPM berdampak pada kinerja TNI.
Baca SelengkapnyaSerangan KKB menyebabkan dua prajurit TNI menjadi korban.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Berikut sosok tiga teman satu letting Panglima TNI yang pangkatnya masih Kolonel.
Baca SelengkapnyaPenyesuaian gaji pokok bagi anggota TNI tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas PP Nomor 28 tahun 2001.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Agus Subianto meminta Kementerian PANRB menaikkan tukin TNI.
Baca SelengkapnyaPenyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca SelengkapnyaSebanyak 134 prajurit jalani pelatihan selama 7 bulan
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat TNI tersebut belum bisa menjabarkan waktu pastinya untuk pemindahan prajurit.
Baca Selengkapnya