Kapolri minta aparat jangan takut jaga TPS
Merdeka.com - Menjelang Pilkada DKI putaran kedua, TNI dan Polri gelar apel bersama guna persiapan pengamanan TPS di Enconvention, Ancol, Jakarta. Sekitar 20.000 personel gabungan hadir dalam apel bersama yang dilaksanakan pagi ini. Personel yang hadir hanya sepertiga dari personel yang dikerahkan besok untuk pengamanan TPS.
Kapolri Jendral Tito Karnavian selalu menegaskan kepada prajurit yang akan mengamankan TPS besok untuk bekerja secara maksimal. "Jangan takut, kita aparat keamanan digaji untuk hal seperti ini, mengamankan warga," ujarnya kepada seluruh prajurit yang hadir, Selasa (18/4).
"Tugas seperti ini bukan pertama kali untuk kita, ini tugas memang sudah tanggung jawab dan kewajiban kita. Saya percaya kita bisa bekerja dengan maksimal dalam tugas besok," tambahnya.
Tito mengatakan mengamankan pilkada DKI putaran kedua merupakan tugas yang berat. Akan tetapi, menurutnya situasi yang terjadi lebih kondusif dibanding dengan putaran pertama.
"Kita harus tegas jika ada oknum yang ingin mengintimidasi pilkada besok, Jakarta memang perlu kita prioritaskan karena Ibu Kota, barometernya Indonesia. Maka kita harus bekerjasama dan saling bersatu menjaga keamanan Pilkada Jakarta agar tetap kondusif," pungkasnya.
Tepuk tangan dan sorak dari prajurit pun semakin riuh ketika Kapolri menyampaikan wejangan dari partner dahulu mantan Pangdam Jaya, Letjen Teddy Lhaksmana yang sekarang menjabat WakaBIN.
"Saya ingat perkataan beliau, kita ini digaji negara untuk mengamankan warga, jadi kalau kamu tidak sanggup melakukan hal tersebut maka harus malu sama negara," tutupnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada juga upaya membenturkan aparat Polri dan TNI dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaRespons Putusan MK, PDIP Khawatir Kecurangan TSM Terjadi saat Pilkada Serentak 2024
Baca SelengkapnyaBukan TNI dan Polri, ini adalah satuan yang menjadi garda terdepan dalam mengawal KPu di tahun pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kapolri menyempatkan untuk mengecek fasilitas yang ada di pos terpadu dan pos pelayanan.
Baca SelengkapnyaPenyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca SelengkapnyaDengan dibukanya data temuan itu harapannya tidak lagi ada tuduhan-tuduhan.
Baca SelengkapnyaPernyataan Kapolri soal estafet kepemimpinan tak perlu ditafsirkan lebih jauh
Baca SelengkapnyaAdapun hak pemilih di TPS telah disesuaikan dengan DPT.
Baca SelengkapnyaDua orang bintara dihukum push up oleh Kapolres karena tak bawa istri saat upacara pelantikan kenaikan pangkat.
Baca SelengkapnyaAnak-Anak Gaza Main Perosotan di Kawah Bekas Bom Israel
Baca Selengkapnya