Kapolri Idham Azis: Pengelolaan SIM, STNK dan BPKB Tetap di Tangan Polri

Selasa, 11 Februari 2020 20:00 Reporter : Merdeka
Kapolri Idham Azis: Pengelolaan SIM, STNK dan BPKB Tetap di Tangan Polri Kapolri Idham Azis saat Rapim Polri di Gedung PTIK. ©2020 Merdeka.com/Nur Habibie

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan bahwa proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK serta Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tetap dipegang oleh Polri.

Awalan menurut Idham tersiar kabar adanya rencana memindahkan proses pembuatan ketiga surat tersebut ke Kementerian Perhubungan atau Kemenhub.

"Wacana itu saya sudah duduk bicara ketika Ratas (rapat terbatas) dengan Menhub jadi tidak ada wacana itu. Tetap pengelolaan SIM, STNK dan BPKB di tangan Polri," tegas Kapolri di Serpong, Kota Tangerang Selatan, Selasa (11/2/2020).

Idham menerangkan, Kemenhub justru mewacanakan untuk mengambil dua peran pengelolaan, yakini pengelolaan Jembatan Timbang dan Terminal. Namun untuk hal itu, pihaknya akan bertemu dengan Kemenhub guna membicarakannya.

"Tapi itu nantinya itu kita akan duduk bersama membangun komunikasi. Apakah nanti dituangkan dalam PP, apakah perubahan UU nanti kami sudah siapkan tim kajian dari Kemenhub juga menyiapkan tim kajian dan nanti akan duduk bersama," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, sebagaimana dikutip dari Antara, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi masih mempercayakan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam pembuatan SIM dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK).

"Sudah dikelola dengan baik oleh Polri, yang paling penting Polri itu memiliki organ-organ di tingkat dua bahkan kecamatan," kata Menhub usai penandatanganan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bandara Komodo di Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Menurut dia, Kemenhub tidak memiliki kelembagaan di daerah seperti yang sudah dibangun Polri hingga saat ini.

"Menjadi tidak efisien apabila membuat lembaga baru di sana (daerah), menurut saya pengelolaan Polri sudah bagus, biar kami dukung kegiatan Polri," katanya.

Menhub menuturkan kalaupun ada kerja sama dengan Polri, yakni untuk pengamanan jembatan timbang dan terminal.

"Kalaupun kami diminta untuk sedikit menambah, saya sudah konsultasi dengan Kapolri, saya minta tolong di jembatan timbang dan terminal karena ada 'law enforcement' (penegakan hukum), tentunya nanti di-back up oleh polisi. Supaya jangan mengganggu tim dari Polri, dua tempat saja di terminal dan jembatan timbang," katanya. [ded]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini