Kabupaten Badung siapkan dana Rp 7,5 miliar buat tanggulangi bencana alam

Merdeka.com - Kabupaten Badung di Provinsi Bali terlihat lebih tanggap dan terbuka dalam merencanakan kemungkinan terburuk yang terjadi bila bencana alam menimpa. Badung selama ini menjadi pijakan pertama turis asing ketika berkunjung ke Bali.

Sejumlah kabupaten di Bali termasuk Pemerintah provinsi Bali agak sedikit tertutup bicara soal kesiapan anggaran untuk mengantisipasi bencana alam. Terlebih Bali yang saat ini dalam kondisi penantian status Gunung Agung, menjelang erupsi.

Beda halnya dengan Kabupaten Badung, yang ternyata telah mengalokasikan dana sebesar Rp 7,5 miliar untuk penanggulangan bencana.

Dana tersebut meliputi dana darurat Rp. 1,5 miliar dan dana kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi Rp 6 miliar.

"Harapan kami dana ini bisa membantu masyarakat Badung, terutama bagi korban bencana alam bila terjadi nantinya. Setidaknya kami sudah siap," tegas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung, I Nyoman Wijaya, Minggu (15/10).

Menurutnya, perlunya mengalokasikan dana untuk bencana alam. Mengingat hampir setiap tahunnya, wilayah Badung khususnya di bagian utara selalu terjadi ancaman bencana tanah longsor saat musim penghujan.

Pun demikian kata dia, tidak menutup kemungkinan wilayah Badung selatan seperti daerah bukit Ungasan dan Pecatu, Kuta Selatan juga punya potensi longsor. Hanya saja tidak separah di daerah Badung Utara.

"Selain longsor, Badung juga sering dilanda bencana pohon tumbang, puting beliung. Ancaman lain yang berpotensi adalah tsunami. Sebab, wilayah kami ini berada di pesisir pantai," ungkapnya.

Dengan dipersiapkannya dana untuk bencana alam. Setidaknya ada bayangan dalam menyalurkan bantuan terhadap korban yang terkena musibah.

Namun, kata dia bantuan itu nantinya akan diberikan secara selektif. "Untuk bantuan kami bersinergi dengan instansi terkait, seperti dinas PUPR,” ungkapnya.

BPBD Badung juga menyiagakan tim khusus yang dinamai tim reaksi cepat (TRC) untuk mengamati semua kejadian yang ada di wilayah Badung.

"Tim ini siaga 24 jam. Instansi ini juga sudah memetakan daerah dan titik-titik rawan bencana termasuk memasang rambu-rambu rawan bencana. Dan untuk mengantisipasi semua bencana yang kemungkinan datang, kami sudah bekerjasama lintas SKPD," demikian Nyoman Wijaya, menyudahi.

Sementara itu, di Kabupaten Tabanan. Berdasarkan data yang dihimpun di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tabanan, sejak 10 Oktober terus terjadi bencana.

Dari longsor yang menyebabkan rumah hingga pura tertimpa pohon tumbang. Dari catatan itu, kerugian material yang ditimbulkan mencapai Rp 144 juta.

Menangapi itu, Kepala Pelaksana BPBD Tabanan, I Gusti Ngurah Made Sucita, mengaku hanya bisa mengerahkan tenaga sepenuhnya secara total.

Sejauh ini pihaknya hanya bisa mencatat kerugian yang disebabkan oleh bencana. Lantaran untuk bantuan belum bisa direalisasikan.

Menurut Sucita, dana bantuan sosial tidak terencana tinggal Rp 500 ribu. Hal ini membuat tim penanggulangan bencana harus kerja secara maksimal, mengingat belum bisa memberikan bantuan secara material.

"Terus terang bantuan kepada masyarakat belum bisa diberikan. Karena kas kami untuk bantuan sosial tidak terencana hanya tersisa Rp 500 ribu rupiah," ucapnya.

Menurutnya selama ini kas untuk penanggulangan bencana selalu mencukupi setiap tahunnya. Hanya saja bencana tanah longsor yang terjadi beruntun di akhir tahun 2016 lalu di desa Baturiti, berimbas pada alokasi dana ditahun pada 2017 ini. (mdk/pan)