Kabareskrim Minta Polisi Patuhi Aturan Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Merdeka.com - Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, penundaan proses hukum calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi Pilkada Serentak 2020 merupakan upaya netralitas Polri. Untuk itu, dia meminta jajaran patuh terhadap isi dari Surat Telegram Rahasia nomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tanggal 31 Agustus 2020.

"Memerintahkan seluruh anggota agar mematuhi dan melaksanakan STR Netralitas," tutur Listyo dalam keterangannya, Kamis (3/9).

Listyo menyebut, penundaan proses hukum calon kepala daerah demi menghindari adanya persepsi bahwa Polri dijadikan alat politik oleh kelompok tertentu.

"Harus betul-betul mencermati setiap laporan yang masuk terkait para Balon dan Paslon, sehingga tidak memunculkan polemik penegakan hukum, yang berdampak terhadap Balon dan Paslon yang tentunya bisa merugikan Balon maupun Paslon yang sedang ikut kontestasi Pilkada, ini tentunya akan menimbulkan kesan Polri tidak netral," jelas dia.

Bakal Sanksi Anggota Tak Patuh

Listyo menegaskan sanksi bagi anggota yang melanggar perintah dari isi telegram tersebut. Penyidik berkewajiban untuk bijaksana dalam memproses seluruh laporan terkait peserta Pilkada Serentak 2020.

"Penyidik harus cermat dan hati-hati, ada sanksi apabila penyidik melanggar dan tidak mematuhi STR Kapolri tentang netralitas tersebut," Listyo menandaskan.

Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com