Merdeka.com - Perwira tinggi mengisi jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri hingga kini masih teka-teki. Selain memiliki latar belakang kualitas mumpuni, Kabareskrim nantinya diharapkan memiliki kemampuan komunikasi baik dengan tokoh-tokoh kalangan agama terkait maraknya isu intoleransi dan radikalisme di Indonesia.

"Kemampuan komunikasi dan pengetahuan tentang tokoh agama dan tradisi mereka akan menjadi nilai penting," kata peneliti The Wahid Institute Alamsyah M. Dja'far saat dihubungi, Selasa (12/11).

Wahid Institute melihat penanganan isu intoleransi radikalisme dapat dilakukan dengan baik jika Kabareskrim mengetahui pemetaan dan mampu berkomunikasi dengan baik kepada para tokoh agama.

"Paling tidak Kabareskrim yang akan mengisi itu sebetulnya secara umum mengerti peta masalah mengenai kasus-kasus intoleransi, radikalisme. Misalnya intoleransi itu termasuk di dalamnya ujaran kebencian, bagaimana cara menanganinya, bagaimana memetakannya. Dan yang kedua, memang saya kira kemampuan komunikasi ke publik tentu saja nanti harus dibantu humas dari Polri juga penting," ujar dia.

Alamsyah menceritakan, salah satu faktor terbesar meningkatnya intoleransi adalah karena banyak orang merasa terancam, dalam pengertian komunitasnya. Contohnya kata Alamsyah, sebagian besar komunitas berbasis pilihan politik tertentu merasa bahwa pemerintah mengancam keberadaan mereka.

"Nah ini itu harus menjadi PR Kabareskrim baru, sehingga cara cara mengkomunikasikannya keluar harus jelas bahwa ini bukan mengarah kepada satu kelompok tapi itu sebetulnya lebih kepada usaha melakukan penegakan hukum," ujar dia.

Efektif Atasi Kasus Ujaran Kebencian dan HAM

Kabareskrim imbuhnya, juga memiliki PR mengatasi secara efektif bentuk-bentuk ujaran kebencian yang meningkatkan intolerasi bahkan berpotensi menjadikan orang melakukan tindakan radikal atau terorisme.

"Nah penanganan ujaran kebencian ini menurut saya dalam beberapa hal itu masih perlu dipikirkan secara serius mengenai proses pemidanaan. Contoh begini, tidak setiap orang yang melakukan ujaran kebencian di Medsos itu harus dipidana dipenjara, diproses pengadilan karena kalau itu tidak dilakukan secara terencana, timpalnya.

Di samping memiliki rekam jejak yang baik serta kapasitas dibutuhkan untuk posisi tersebut, pertimbangan atas isu HAM dinilai Alamsyah harus menjadi perhatian serius dalam pemilihan profil Kabareskrim.

"Penting sekali mempertimbangkan isu HAM karena saya kira polisi sekarang punya PR berkaitan dengan dugaan-dugaan pandangan, tuduhan, penilaian bahwa kepolisian sekarang dalam beberapa kasus terlibat atau menjadi aktor pelanggaran HAM. Jadi Kabareskrim dipilih juga seharusnya yang dipilih memiliki komitmen terhadap penegakan HAM," tukasnya.

Tarik Menarik Calon Kabareskrim

Diketahui, kursi Kabareskrim kosong setelah ditinggal Idham Azis menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Tito Karnavian setelah ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Mendagri.

Indonesia Police Watch (IPW) mempertanyakan posisi Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri yang hingga kini masih kosong. Padahal pada 8 November 2019, Markas Besar Kepolisian RI merotasi 206 anggotanya, namun tak muncul juga nama yang mengisi posisi Kepala Bareskrim.

"Kami menilai mutasi kali ini terlihat sangat aneh. Posisi Kabareskrim yang vital justru belum diisi. Justru yang dimutasi sejumlah posisi yg sesungguhnya belum begitu mendesak," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane melalui keterangan tertulis, Sabtu (9/11).

Neta menilai ada empat fenomena yang patut dicermati dalam perkembangan dinamika di tubuh Polri. Pertama, adanya tarik menarik yang kuat menyangkut posisi Kabareskrim. Ia bahkan menyebut bahwa ada indikasi intervensi jalur kekuasaan untuk mendudukkan figur tertentu.

Tarik menarik ini, kata dia, membuat penunjukan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri berjalan alot. "Sementara internal menilai figur tersebut masih sangat junior dan menginginkan tampilnya figur senior," ucap Neta.