Kaban: Penunjukan langsung PT Masaro buat jaga hubungan sama AS

Merdeka.com - Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban mengatakan, penunjukan langsung PT Masaro Radiokom dalam proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada tahun 2006-2007 dibenarkan undang-undang. Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu membantah penunjukan untuk memperkaya dirinya sendiri.

Lagipula, lanjut Kaban, penunjukan langsung perusahaan Anggoro Widjojo itu juga untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah Amerika Serikat, lantaran sudah ada MoU sebelumnya.

"Kalau masalah penunjukan, proses administrasi negara saja, yang penting kita tidak ada istilahnya tujuan memperkaya diri, kan gak ada, hanya melaksanakan tugas negara, karena waktunya sangat pendek dan juga dibenarkan oleh UU, peraturan, keputusan presiden dan juga yang paling penting adalah itu untuk menjaga hubungan baik kita dengan pemerintah Amerika Serikat," jelas Kaban di KPK, Kamis (27/2).

Menurut Kaban, proyek itu sebenarnya perjanjian pemerintah RI dengan Amerika, sejak zaman Presiden Soeharto dan diperpanjang oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

"Kan itu sebenarnya perjanjian yang sudah dibuat pemerintah Indonesia dengan Amerika sejak zaman Pak Harto dan diperpanjang oleh Gus Dur dan Bill Clinton, itu sudah berjalan," ujarnya.

Kaban mengatakan tahun 2004 proyek tersebut memang sempat dihentikan karena kanwil Kehutanan dibubarkan.

"Jangan lupa, penyetopan itu karena antara 1999-2004 kan kanwil kehutanan bubar diganti dengan dinas kehutanan, jadi aset-aset negara belum ada yang mengurus. Setelah Kabinet Indonesia Bersatu, situasi stabil maka semua ditarik ke pusat," tuturnya.

Kaban disebut menerima suap dari pengusaha Anggoro lantaran menunjuk langsung perusahaannya PT Masaro dalam proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Kementerian Kehutanan pada 2007. Namun Kaban berkali-kali membantah.

Kaban telah dicegah oleh KPK bepergian keluar negeri selama 6 bulan. Selain Kaban, KPK juga mencegah sopirnya M Yusuf.