Jokowi sebut Indonesia terlalu banyak aturan menghambat pembangunan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia terlalu banyak aturan dan pembuat regulasi. Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan kepada pemerintah daerah serta DPR agar tidak terlalu banyak membuat peraturan.
"Baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kepres, Permen, Pergub, Perwalkot 42 ribu banyak tumpang tindih bertentangan. Tahun lalu hapus 3.153 perda," kata Jokowi dalam acara Rembuk Nasional 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10) malam.
Jokowi mengatakan, 42 aturan itu banyak yang tumpang tindih. Menurut Jokowi, tahun lalu ada 3.143 peraturan daerah yang dihapus karena terlalu tumpang tindih.
"Di judical review Mahkamah Konstitusi kalah. Kalah. Kita sudah semangat pak, bu, menteri, semua saya sampaikan ini 42 ribu kalau itu diapus kajian, 100 tahun enggak akan rampung. Lihat hapus lihat hapus. Menteri sudah senang hapus ketemu 3.153, di MK kalah. Itu problem besar kita ada di sini. Kenapa di lapangan tak bisa diputuskan salah satunya gara-gara ini karena terlalu banyak aturan," ujar Jokowi.
Jokowi pun mengingatkan kepala daerah jangan terlalu banyak membuat aturan yang malah mempersulit pembangunan. Sebab, hal itu yang menyebabkan negara jadi lambat dan bisa kalahkan oleh negara lain.
"Saya sampaikan ke gubernur, bupati jangan buat perda lagi lah. Setahun satu atau dua cukup saya juga sudah ngomong ke DPR enggak usah setahun 40 Undang-undang. 1-2 cukup asal berkualitas. Jangan UU dijadikan proyek," kata Jokowi.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaSoal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Reaksi Prabowo soal Jokowi Sebut Presiden Boleh Berkampanye dan Berpihak
Sudah ada aturan yang mengatur terkait Presiden boleh berkampanye atau tidak.
Baca SelengkapnyaMuncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaIzin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaJokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU
Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca Selengkapnya