Jokowi Sebut 1,2 Juta Vaksin yang Tiba di Indonesia Buatan Sinovac

Merdeka.com - 1,2 juta dosis vaksin dari Sinovac Biotech Ltd tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Presiden Joko Widodo mengatakan masih akan tiba kembali 1,8 juta dosis vaksin Sinovac pada Januari.

Dikutip melalui channel Youtube Sekretariat Presiden, Jokowi menyebutkan vaksin yang tiba saat ini adalah vaksin siap pakai.

"Saya ingin sampaikan satu kabar baik bahwa hari ini Pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020, kita juga masih upayakan 1,8 juta vaksin yang akan tiba di awal Januari," ucap Jokowi, Minggu (6/12).

Selain vaksin siap pakai, Jokowi juga menyampaikan Pemerintah Indonesia masih menanti 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku yang dijadwalkan tiba bulan ini, dan 30 juta dosis bahan baku vaksin pada Januari. Nantinya, bahan pembuatan vaksin akan diproduksi menjadi vaksin siap pakai oleh Bio Farma.

"Dalam bulan ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin dan di bulan Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma," tuturnya.

Namun untuk proses vaksinasi secara masal, Jokowi menyampaikan, masih menunggu keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari badan pengawas obat dan makanan BPOM," ucapnya.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan resmi menetapkan enam jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi virus Corona di Indonesia.

Dilansir dari website covid19.go.id, penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

Keenam jenis vaksin adalah vaksin-vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), Astra Zeneca, Sinopharm atau China National Pharmaceutical Group Corporation, Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd.

Keenam vaksin yang telah ditetapkan tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan pelaksanaan program vaksinasi negara yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Selain itu, juga diperuntukkan untuk kebutuhan pelayanan vaksinasi mandiri yang dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Keenam vaksin yang akan disebutkan, harus sedang dalam fase uji klinis ketiga atau sudah lolos uji klinis fase ketiga.

"Jenis vaksin sebagaimana dimaksud dalam diktum ke satu merupakan vaksin yang masih dalam tahap pelaksanaan uji klinik, tahap ketiga atau telah selesai uji klinik tahap ketiga," bunyi poin kedua keputusan itu seperti dikutip merdeka.com, Minggu (6/12).

Dalam poin ketiga, tertulis bahwa penggunaan vaksin Covid-19 hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan izin edar atau persetujuan penggunaan masa darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Poin keempat menyebutkan, Menkes dapat melakukan pengubahan jenis vaksin Covid-19 tersebut dengan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional.

Poin selanjutnya, tertulis bahwa Menkes dapat mengubah dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan keputusan menteri tersebut mulai berlaku sejak tanggal penetapan yaitu 3 Desember 2020.