Jokowi minta praktik suap tak cemari pengawasan obat dan makanan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta kepada pihak terkait agar serius dan tegas menjalankan fungsi pengawasan peredaran obat ilegal. Dia mengingatkan, jangan sampai ada praktik suap untuk membungkam fungsi pengawasan obat ilegal.
"Sekali lagi, jangan pernah ada yang mencoba-coba mencemari proses pengawasan obat dan pengawasan makanan dengan praktik-praktik suap sehingga semuanya jadi diem (diam)," kata Jokowi di lapangan utama Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (3/10).
Jokowi menegaskan, praktik suap harus diakhiri. Di samping itu, hukuman maksimal harus ditegakkan agar tidak ada lagi korban peredaran obat ilegal.
"Sekarang saatnya kita bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan, keselamatan seluruh rakyat Indonesia," ucap dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta juga mengingatkan, penyalahgunaan obat menjadi ancaman besar bangsa dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) ke depan. Karenanya, seluruh lembaga dan kementerian jangan menganggap enteng pada peredaran obat ilegal.
"Saya betul-betul minta perhatian yang serius kepada kementerian, lembaga, BPOM, Polri, Kejaksaan, Kemenkes, dan semua yang terkait dengan ini. BNN jangan menganggap enteng, remeh, yang terkait obat ilegal dan penyalahgunaan obat," ujarnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi tidak mau mengartikan lebih jauh arah perkataan Luhut.
Baca SelengkapnyaUntuk menjadi negara maju tak cuma mengedepankan kecerdasan sumber daya manusianya saja.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan JKN-KIS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk semua jenis penyakit
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaJokowi Makan Bareng Zulhas, PAN: Presiden Pesan Pemilu Jurdil, Aman, dan Damai
Baca SelengkapnyaAlasan Presiden mengaungkan kebijakan hilirisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca Selengkapnya