Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para jajaran menterinya agar tidak lagi mengurusi isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan akan patuh dengan perintah Jokowi.

"Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden," kata Juru Bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi kepada merdeka.com, Kamis (7/4).

Jodi menuturkan saat ini Luhut tetap bekerja seperti biasa. Mengawal pemulihan ekonomi pasca pandemi serta menangani kesulitan yang dihadapi masyarakat.

"Pak Luhut hari ini seperti biasanya juga tetap fokus untuk mengawal pemulihan ekonomi pasca Pandemi ini dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan Presiden kemarin," pungkasnya.

Untuk diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para pembantunya agar fokus kerja. Tidak lagi mengurusi isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

"Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).

Kata Luhut soal Penundaan Pemilu

Nama Luhut santer disebut-sebut sebagai penggerak isu tersebut, namun dibantah. Tetapi Luhut pernah menyampaikan pandangannya soal mencuatnya desakan penundaan Pemilu 2024.

"Kalau saya hanya melihat di bawah sudah sampaikan. Kok banyak rakyat tuh nanya yang saya tangkap nih ya. Boleh benar, boleh enggak benar. Sekarang kita tenang-tenang kok," kata Luhut kepada wartawan, Selasa (15/3).

Ia melanjutkan, alasan kedua desakan soal penundaan Pemilu 2024 mencuat adalah terkait anggaran. Seperti diketahui, pelaksanaan Pemilu 2024 secara serentak membutuhkan anggaran tak sedikit. Padahal, saat ini perekonomian nasional sedang mengalami kontraksi akibat hantaman Pandemi Covid-19.

"Kedua kenapa duit segitu besar mengenai Pilpres mau dihabisin sekarang. Mbok nanti kita masih sibuk dengan covid, keadaan masih begini. Dan seterusnya-seterusnya. Itu pertanyaan," katanya.

"Kenapa mesti kita buru-buru? Kami cape dengan istilah kadrun, lawan kadrun. Apa istilahnya itulah. Kita mau damai. Itu aja sebenarnya. Nah itukan berproses, kalau nanti proses jalan sampai ke DPR ya bagus, kalau DPR enggak setuju ya berhenti," tuturnya.