Jokowi Minta ASN Hingga Pegawai BUMN Punya Semboyan Sama Sesuai Pancasila
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar seluruh pemerintah daerah memiliki semboyan yang sama yaitu sesuai dengan pancasila dan nilai-nilai universal. Saat ini, banyak daerah organisasi, hingga perusahaan yang memiliki semboyan sudah memiliki semboyan berbeda-beda
"Kekhasan daerah itu memperkaya keberagaman kita asalkan sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai universal," ungkapnya saat memberikan arahan kepada para ASN dalam acara launching Core Value dan employer branding ASN, Selasa (27/7).
Walaupun demikian, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama. Serta memiliki semboyan yang sama.
"Saya tegaskan bahwa setiap aparatur sipil negara di mana pun bertugas seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama, mempunyai semboyan yang sama, ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama," ungkapnya.
Dia menjelaskan ASN yang berprofesi sebagai dosen, jaksa, hingga Satpol PP harus memiliki dasar yang sama yaitu Pancasila dan nilai yang universal.
"ASN yang berprofesi sebagai dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analisis kebijakan, sebagai administratur, juga petugas Satpol PP seharusnya mempunyai nilai dasar yang sama. Bahkan pegawai BUMN dan pegawai pegawai yang lain juga sebaiknya mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama," pinta Jokowi.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sementara THR bagi CPNS terdiri dari 80 persen dari gaji pokok PNS; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan umum dan tunjangan kinerja.
Baca SelengkapnyaNetralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaKenaikan gaji para PNS sebesar 8 persen tersebut juga bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca Selengkapnya