Merdeka.com - Kebijakan kredit usaha rakyat tanpa agunan dengan bunga terendah se-Indonesia dari Bank Jateng yang merupakan perusahaan pelat merah milik Pemprov Jateng membuat Presiden RI Joko Widodo kaget. Jokowi mempertanyakan mengapa kebijakan yang digagas Gubernur Jateng Ganjar Pranowo itu bisa dilaksanakan.

Jokowi mengapresiasi kebijakan tersebut karena sebelumnya tidak pernah ada bank, baik BUMN maupun swasta, yang berani mengucurkan kredit dengan bunga 7 persen dan 2 persen di Indonesia. Apresiasi itu dinyatakan Jokowi ketika bertemu Ganjar dalam kunjungan presiden ke Brebes, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

""Kok bisa itu bagaimana, sedangkan bank-bank lain tidak bisa," kata Ganjar menirukan ucapan Jokowi, Minggu (17/4), di sela-sela lomba mancing PDI Perjuangan Jateng di Puri Maerakaca Kota Semarang, Jawa Tengah.

Pertanyaan serupa juga diajukan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan beberapa gubernur provinsi lain ketika bertemu Ganjar di Jakarta. Mereka mempertanyakan kebijakan kredit bunga rendah juga menurunkan setoran bank kepada pemerintah dan pendapatan asli daerah (PAD). Kepada mereka Ganjar menyatakan bahwa setoran pendapatan ke pemerintah tidak ada artinya dibanding usaha membantu rakyat mendapatkan modal kerja secara mudah.

"Saya sampaikan inilah bentuk keberpihakan nyata pemerintah kepada usaha rakyat. Selama ini pelaku usaha kecil kalau butuh modal lima ratus ribu sampai satu juta itu menggantungkan modal pada rentenir, karena kalau ke bank syaratnya ribet,"" bebernya.

Ganjar menjelaskan, kredit bunga rendah di Bank Jateng bernama Mitra-25 dan Mitra-02. Kredit Mitra-25 diperuntukkan bagi UMKM yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Nasabah bisa mengambil kredit maksimal Rp 25 juta berjangka maksimal tiga tahun dengan bunga 7 persen.

Sedangkan Mitra-02 untuk permodalan awal pendirian UMKM dengan dana maksimal Rp2 juta dan bunga 2 persen. Keduanya tidak mensyaratkan agunan dan tanpa biaya administrasi.

"Ini bukan masalah bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Soal political will atau keinginan dan itikad baik kita saja kok. Gubernur lain juga bisa kalau mau," tegas Ganjar.

Pakar Ekonomi Universitas Satya Wacana Salatiga Eko Suseno Matrutty meyakini kredit mitra Bank jateng mampu membuka lapangan kerja lebih banyak lagi.Kuncinya di konsistensi Bank Jateng selaku operator. "Jika konsistensi dari program ini terjaga, maka sangat besar peluang untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan di Jawa Tengah ini," tuturnya.

Guna menjaga konsistensi program ini, Eko mengusulkan agar Gubernur Ganjar Pranowo membentuk tim yang terdiri dari SKPD-SKPD bidang ekonomi. Seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya. Istilahnya membentuk tim pendamping UMKM atau teknikal asisten.

Eko menjelaskan dari hasil penelitian sementara yang dilakukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UKSW 30 persen usaha mikro di Jawa Tengah belum bankable. Padahal mereka masih mengalami kesusahan dalam hal permodalan.

"Tidak bankable lebih banyak dikarenakan administrasi dan pembukuan yang buruk. Nah di sinilah peran teknikal asisten itu," kata dia.

Selain itu, tugas teknikal asisten juga mendampingi para UMKM dari sisi produksi dan pemasaran. Tujuannya agar modal kredit yang dikucurkan ini tidak sia-sia. Jangan sampai dana kredit justru digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan usaha. Suku bunga yang kompetitif, 7 persen dan 2 persen, menurut Eko, membuat program ini layak menjadi role model pengembangan dunia UMKM.

"Apalagi selama ini, banyak UMKM yang terjebak rentenir setiap kali butuh tambahan permodalan. Akibatnya, usaha mereka susah berkembang lantaran keuntungannya lebih banyak dialokasikan untuk biaya bunga utang," ungkapnya.

Eko sangat berharap, program ini juga diterapkan di lembaga-lembaga keuangan lainnya, terutama yang dekat dengan UMKM atau pedagang pasar. Seperti halnya BPR, BKK di tingkatan kabupaten se-Jawa Tengah dan masuk ke koperasi.

"Syukur-syukur ini juga diterapkan oleh pemerintah pusat secara nasional, dan Jawa Tengah menjadi role model-nya. Dan yang paling penting, implementasi program Mitra Jateng ini, dilakukan secara transparan, dan tidak dipolitisasi," pungkasnya.