Jokowi: Aparat Tindak Tegas Perusahaan Maupun Perorangan Terlibat Kebakaran Hutan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menyatakan Riau berstatus siaga darurat kebakaran hutan. Dia jengkel karena peristiwa ini hampir tiap tahun terjadi. Untuk itu aparat diminta menindak tegas para pelaku.

"Aparat hukum bertindak tegas baik pada perusahaan maupun pada perorangan," tegas Jokowi saat membuka rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Hotel Novotel Pekanbaru, Riau, Senin (16/9).

Jokowi juga berpesan agar Pemerintah Daerah, TNI, Polri dan BNPB benar-benar serius menangani masalah ini. Saat ini kabut asap sudah berdampak hingga provinsi lain dan negara tetangga.

"Lakukan pencegahan agar tak merembet ke lokasi-lokasi lain baik gambut, hutan, dan masuk wilayah pemukiman," tuturnya.

Seperti diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo meyakini kebakaran ini ulah manusia.

Dalam kebakaran hutan yang menyebabkan beberapa wilayah tertutup kabut asap, polisi telah menetapkan sebanyak 175 tersangka. Kasus ini tersebar di enam Polda, yakni Polda Riau, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Sumatera Selatan (Sumsel) dan Jambi.

Selain itu, polisi juga telah menetapkan empat korporasi atau perusahaan yang bertanggung atas berbagai kebakaran tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyebut setidaknya terdapat empat perusahaan asing terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) dan Riau.

Keempat perusahaan tersebut berasal dari Singapura dan Malaysia. Untuk wilayah Kalbar perusahaan itu ada di Kabupaten Ketapang, Sanggau dan Melawi.

"Di Kalimantan Barat itu ada empat perusahaan Singapura dan Malaysia, kemudian di Riau kemarin satu disegel dari Malaysia," kata Siti Nurbaya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (13/9).

Perusahaan itu di antaranya yakni PT Hutan Ketapang Industri milik Singapura, PT Sime Indo Agro, PT Sukses Karya Sawit dan PT Rafi Kamajaya Abadi milik Malaysia.

Selain itu, kata dia, terdapat 103 perusahaan telah mendapatkan sanksi dan 15 di antaranya masuk dalam tahap penyelidikan oleh Polda Kalbar. Bahkan pihaknya telah menyegel sebanyak 29 perusahaan.

"Dari akhir Agustus sampai dengan kemarin dan ini masih berlangsung juga itu sudah 29 yang disegel, empat disidik diproses hukum," paparnya.