Jelang Pilkada 2020, Jokowi Imbau Aparat Birokrasi, TNI dan Polri Netral
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta semua pihak untuk menjaga kualitas demokrasi saat Pilkada Serentak yang akan digelar Desember tahun 2020 mendatang. Sebab itu, dia meminta agar aparat birokrasi, TNI dan Polri bersikap netral dan tidak memihak.
"Minta kepada aparat birokrasi, tni dan polri terus bersikap netral dan tidak memihak pada satu pasangan calon tertentu," katanya saat rapat terbatas lanjutan pembahasan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak melalui siaran telekonference di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).
Kemudian Jokowi juga tidak akan membiarkan pihak yang menggunakan sara untuk meruntuhkan persatuan dan kesatuan masyarakat. Hal tersebut harus ditindak tegas.
"Harus ada ketegasan jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan, ini yang harus dicegah," ungkapnya.
Sementara itu, Jokowi juga berharap pada tokoh agama, tokoh masyarakat hingga aktivitis untuk mendukung upaya tersebut.
"Saya mengharapkan dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat aktivitis, akademisi di daerah untuk mendukung upaya-upaya yang tadi saya sampaikan," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi juga memuji sejumlah peralatan media yang diklaim tercanggih yang terpasang di dalamnya.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaNama Jokowi berulang kali disebut dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPenghargaan yang didapat Prabowo sesuai Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024.
Baca Selengkapnya